Pada kesempatan tersebut, Wamen Agus Jabo menegaskan bahwa meskipun Sekolah Rakyat rintisan untuk sementara diarahkan ke wilayah Dharmasraya, Kota Padang tetap harus memiliki sekolah permanen yang dibangun di lahan milik Pemkot.
“Rintisan bisa berjalan sambil menunggu proses, tetapi lokasi permanennya tetap harus jelas dan disiapkan oleh pemerintah kota,” katanya.
Herman Kuswara memaparkan standar teknis dan kebutuhan pembiayaan. Ia menyebut bahwa pembangunan sekolah memerlukan anggaran sekitar Rp200 miliar untuk lahan ukuran standar, dan hingga Rp300 miliar untuk lahan yang lebih luas.
“Indeks biaya per siswa berada di kisaran Rp4 juta per bulan, dan sementara ini masih akan ditanggung oleh Kemensos. Ke depan, pengelolaan bisa dialihkan ke daerah jika kapasitas dan regulasinya memungkinkan,” jelas Herman.
Pertemuan ditutup dengan kesepakatan bahwa Pemkot Padang akan segera melengkapi administrasi usulan lahan dan menyampaikan dokumen formal kepada Kemensos. Selanjutnya, Kemensos akan melakukan verifikasi teknis dan peninjauan lapangan sebelum menetapkan lokasi final Sekolah Rakyat di Kota Padang.
(*/eki)
