Mjnews.id – Para janda dan anak yatim di Kabupaten Padang Pariaman, mengaku kecewa dengan surat edaran Bupati Nomor : 100.3.4.2/119.1/KS/DPPKB/VI-2026 tanggal 15 Juni 2026 tentang Gerakan ayah/wali ayah mengambil rapor anak ke sekolah dalam mendukung Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI).
Surat tersebut ditujukan kepada kepala perangkat daerah, kepala instansi vertikal, kepala BUMN/BUMD, camat dan wali nagari se Kabupaten Padang Pariaman.
Dalam surat tersebut, poin satu, mengimbau seluruh ayah/wali ayah yang memiliki anak usia sekolah usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah untuk mengambil rapor anak ke sekolah pada waktu penerimaan rapor di akhir semester.
Sedangkan, poin dua mengimbau ASN pegawai laki laki yang memiliki anak usia sekolah untuk turut berpartisipasi dalam gerakan ini. Kemudian, bagi ayah/wali ayah yang mengikuti gerakan ini diberikan dispensasi kehadiran keterlambatan sesuai dengan ketentuan masing-masing instansi atau kantor.
Pada poin empat disebut menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan dan pembentukan karakter anak sebagai bagian dari penguatan ketahanan keluarga.
Terakhir, memanfaatkan momentum penerimaan rapor sebagai sarana membangun komunikasi yang positif antara orang tua, anak dan pihak sekolah.
Beberapa orang para janda kepada awak media ini, mengatakan, bagi kami para janda bagaimana mengambil rapor anak ke sekolah.
“Jangan kan bertanggung jawab. Biaya anak se tidak pernah diberikan sejak bercerai atau berpisah. Apa lagi menanyakan kabar berita tentang anak,” ucap Eni Sulastri yang mengaku sudah menjadi janda 5 tahun. Anaknya bersekolah di salah satu SLTP di Padang Pariaman.
Ditambah lagi, dengan surat edaran Bupati Padang Pariaman terhadap pengambilan rapor anak, ke mana ayah anak dicari untuk bisa mengambil rapor anak.
“Harusnya, Bupati Padang Pariaman, Dr. H. John Kennedy Azis, SH, MH membaca kesulitan para janda,” tukas ibu muda ini dengan wajah bersedih.
