Mjnews.id – Wilayah Sumatera Barat (Sumbar) kini menjadi “korban” gempuran kabut asap pekat kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dari lima provinsi tetangga.
Sejak 1 hingga 20 September 2026, akumulasi titik panas (hotspot) dari Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Riau, dan Bengkulu mencapai 45.499 titik. Kondisi ini membuat langit di wilayah Sumbar tampak gelap tertutup awan pekat dari pagi hingga sore hari, menyerupai cuaca mendung.
Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah hotspot di lima provinsi tetangga tersebut mencapai 101 kali lipat dari total hotspot di Sumbar yang hanya berjumlah 452 titik. Rincian sebaran titik panas selama periode 1-20 September 2026 meliputi Sumatera Selatan sebanyak 34.116 titik, Jambi 5.044 titik, Lampung 3.216 titik, Riau 2.769 titik, Sumbar 452 titik, dan Bengkulu 354 titik.
Dampak dari pekatnya kabut asap ini memaksa sejumlah daerah di Sumbar memberlakukan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau belajar dari rumah. Di Kota Padang dan Kabupaten Agam, kebijakan daring ini umumnya diterapkan untuk jenjang PAUD/TK hingga SMP sederajat. Penyesuaian jadwal belajar daring bervariasi, di mana Kota Padang menetapkan PJJ pada 16-18 September 2026, sementara Kabupaten Agam pada 16-19 September 2026. Untuk tingkat SMA/SMK di sebagian wilayah tetap melaksanakan sekolah tatap muka dengan kewajiban menggunakan masker.
Merespon situasi ini, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, Dr. Ferdinal Asmin, S. TP., M. P., mengimbau masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan hutan, kebun, sungai, persawahan, dan perladangan untuk selalu waspada terhadap potensi kebakaran akibat kelalaian manusia.
“Kita selalu wanti-wanti dan mengingatkan serta sosialisasi pada masyarakat setempat supaya menyadari bahaya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Dampaknya bukan saja lokal, tapi juga regional,” ujar Ferdinal saat dikonfirmasi media pada Senin (21/9/2026).
Ferdinal menambahkan bahwa rendahnya jumlah titik panas di Sumbar tidak lepas dari peran aktif warga dalam menjaga ekosistem berkat kesuksesan Program Perhutanan Sosial.
Hingga data terakhir tahun 2026, tercatat sebanyak 193.460 Kepala Keluarga (KK) telah terlibat dan menerima manfaat langsung dari program ini, dengan total luas lahan hutan kelola yang terealisasi mencapai 340.406 hektar.
“Sangat minimnya kasus titik hotspot atau Karhutla kali ini di wilayah Sumbar tidak lepas dari kecintaan masyarakat pinggir hutan yang ikut mengawasi lahan mereka berkat program Perhutanan Sosial. Secara tidak langsung masyarakat yang terlibat telah menjadi ‘polisi hutan’ untuk menjaga keamanan lingkungan, terlebih dalam mengantisipasi Karhutla,” pungkas Ferdinal.
(Obral)
