Muhidi juga menilai pengelolaan pajak perlu didukung data yang baik. Pemerintah perlu mengetahui kondisi kendaraan yang terdaftar, tingkat kepatuhan masyarakat serta wilayah yang masih membutuhkan pendekatan dan informasi lebih lanjut.
“Dengan data yang akurat, pelayanan maupun edukasi dapat diberikan secara lebih tepat sesuai kebutuhan masyarakat,” sebutnya
Di sisi lain, Muhidi mengingatkan pentingnya membangun rasa keadilan dalam pelaksanaan kewajiban pajak.
Masyarakat yang telah membayar pajak tepat waktu perlu merasa bahwa kontribusinya dihargai. Sementara bagi masyarakat yang belum memenuhi kewajiban, pendekatan persuasif dan pemberian informasi harus tetap dikedepankan.
Menurutnya, pelayanan yang baik, edukasi yang berkelanjutan dan penerapan aturan secara proporsional dapat berjalan beriringan.
Kepercayaan masyarakat juga perlu dijaga melalui pengelolaan penerimaan pajak yang transparan dan bertanggung jawab. Masyarakat perlu memahami bahwa kontribusi yang mereka berikan menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun daerah.
“Pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Manfaatnya diharapkan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan yang semakin baik,” tutur Muhidi.
DPRD Sumbar, lanjutnya, terus mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, Jasa Raharja, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah nagari, dunia usaha, komunitas, media serta masyarakat dalam membangun kesadaran perpajakan.
Bagi Muhidi, membayar pajak pada akhirnya bukan hanya tentang angka penerimaan. Lebih dari itu, ada semangat kebersamaan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan menghadirkan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat.
“Mari kita jadikan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor sebagai kebiasaan baik yang tumbuh dari kesadaran. Semoga semakin banyak masyarakat yang sadar, semakin mudah masyarakat memenuhi kewajibannya, dan semakin kuat kemampuan Sumatera Barat dalam membiayai pembangunan,” pungkasnya.
(hpr)
