Fraksi Golkar Tekankan Efisiensi dan Keberpihakan kepada Masyarakat
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar melalui Benny Ricardo Rizal, S.IP., menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 harus mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, pemerataan, dan keberpihakan kepada masyarakat.
Menurut Fraksi Golkar, keterbatasan ruang fiskal tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong pemerintah lebih cermat dalam menentukan prioritas, mengoptimalkan sumber pendapatan, serta memastikan setiap program memberikan hasil nyata.
Fraksi Golkar juga meminta seluruh catatan dan pertanyaan yang disampaikan dalam pemandangan umum dapat dijawab secara jelas, terukur, dan komprehensif oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.
Fraksi PPP Minta Belanja Daerah Berbasis Skala Prioritas
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Revanda Utami Vininta, S.Ak., menyoroti persoalan belanja daerah, khususnya pemenuhan kewajiban mandatory spending dalam rancangan APBD 2027.
Fraksi PPP mendorong penerapan pendekatan skala prioritas dalam penyusunan belanja daerah, dengan memfokuskan anggaran pada program-program yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik serta mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan.
Fraksi ini juga menekankan pentingnya memastikan peningkatan alokasi belanja pelayanan dasar masyarakat, termasuk belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang mendukung pelayanan.
Selain itu, Fraksi PPP berharap pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) nantinya dapat dilakukan secara lebih komprehensif agar sasaran dan prioritas pembangunan daerah 2027 benar-benar sejalan dengan rumusan kebijakan serta evaluasi capaian pembangunan tahun sebelumnya.
Fraksi PAN-PKB Ajukan Tujuh Catatan Mendesak
Fraksi PAN-PKB melalui juru bicaranya, Ronny Eka Putra, S.Si., menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda APBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut pada tingkat Badan Anggaran dan komisi-komisi DPRD, dengan menyampaikan tujuh catatan mendesak.
