Mjnews.id – Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang terkait pemberhentian dua Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi tata kelola perusahaan milik daerah.
Politisi muda Payakumbuh yang juga anggota Komisi B DPRD Kota Payakumbuh dari Fraksi NasDem, Ainul Farhan J menilai, dinamika tersebut hendaknya tidak hanya dipandang sebagai persoalan pergantian atau pemberhentian pejabat, tetapi harus menjadi momentum untuk membenahi manajemen dan meningkatkan profesionalitas pengelolaan BUMD.
Menurutnya, restrukturisasi dan efisiensi perusahaan daerah merupakan bagian dari kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah. Namun, setiap kebijakan harus memiliki landasan hukum yang kuat, pertimbangan objektif, serta indikator kinerja yang jelas dan terukur
“Jangan sampai restrukturisasi hanya dimaknai sebagai perubahan susunan organisasi atau pergantian orang dalam jabatan. Yang jauh lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut benar-benar mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya kepada wartawan di Payakumbuh, Jumat 13 November 2026.
Ia juga menegaskan, putusan PTUN harus dihormati sebagai bagian dari proses hukum dan terlepas dari dinamika dan kepentingan para pihak dalam perkara tersebut, pemerintah daerah perlu menjadikan persoalan ini sebagai bahan evaluasi agar setiap keputusan strategis terhadap perusahaan daerah tidak mengabaikan aspek hukum dan prinsip tata kelola yang baik.
Dikatakan politisi muda Partai Nasdem tersebut bahwa Perumda Air Minum Tirta Sago bukan sekadar entitas bisnis milik pemerintah daerah, melainkan institusi pelayanan publik yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Karena itu, perhatian terhadap perusahaan semestinya diarahkan pada persoalan yang lebih substansial, mulai dari efisiensi operasional, penurunan tingkat kehilangan air, perbaikan jaringan distribusi, peningkatan pendapatan, hingga pemerataan dan kualitas pelayanan pelanggan.
“Jangan sampai kita terlalu sibuk membicarakan siapa yang duduk di kursi pengawasan, sementara persoalan pelayanan air bersih, kebocoran jaringan, dan kualitas distribusi kepada masyarakat justru tidak mendapatkan perhatian yang semestinya,” ujarnya.
Ainul Farhan berpandangan bahwa keberhasilan sebuah BUMD tidak dapat diukur hanya dari perubahan struktur organisasi maupun capaian administratif. Kinerja perusahaan harus dilihat dari kemampuan menghasilkan keuntungan secara sehat, mengelola aset secara bertanggung jawab, serta memenuhi kewajiban pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, Direksi harus bekerja berdasarkan target dan indikator kinerja yang terukur. Sementara Dewan Pengawas harus menjalankan fungsi pengawasan secara independen, objektif, dan bertanggung jawab.
Pemerintah daerah sebagai pemilik modal juga harus memastikan bahwa kebijakan terhadap BUMD dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“BUMD ini adalah aset daerah, bukan milik perseorangan ataupun kelompok tertentu. Karena itu, kepentingan masyarakat harus selalu menjadi orientasi utama. Kita membutuhkan perusahaan yang sehat secara keuangan, profesional dalam manajemen, dan kuat dalam pelayanan,” bebernya.
Farhan berharap dinamika yang terjadi di tubuh Perumda Tirta Sago tidak berlarut-larut menjadi persoalan kelembagaan yang justru menghambat peningkatan kinerja perusahaan.
“Sudah saatnya seluruh pihak mengembalikan fokus pada tujuan utama keberadaan Perumda Tirta Sago. Bukan sekadar siapa yang menjabat, tetapi bagaimana perusahaan ini mampu memberikan pelayanan air bersih yang semakin baik dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Payakumbuh,” tutupnya.
(rel/yud)
