BeritaKabupaten Sijunjung

Pemkab Sijunjung bersama KPK Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi

16
×

Pemkab Sijunjung bersama KPK Perkuat Komitmen Pencegahan Korupsi

Sebarkan artikel ini
Rakorwas Pemkab Sijunjung bersama KPK RI secara daring
Rakorwas Pemkab Sijunjung bersama KPK RI secara daring di Operation Room Kantor Bupati. (f/ist)

Pendampingan KPK

Lebih lanjut, Benny berharap pendampingan KPK dapat memperkuat tata kelola perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah meningkatkan komitmen dan kehati-hatian dalam mengelola anggaran, termasuk memastikan program prioritas nasional dapat dikawal dan dilaksanakan secara optimal.

ADVERTISEMENT

“Kami mohon dukungan dan bimbingan KPK RI agar seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa benar-benar dilaksanakan sesuai aturan, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang tidak kita inginkan,” tutup Benny.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK RI, Andi Purwanto, menjelaskan bahwa strategi pengawasan KPK pada 2026–2027 akan lebih menitikberatkan pada aspek substantif, terutama perencanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, hasil evaluasi KPK menunjukkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa, pemerasan, serta gratifikasi masih menjadi area yang perlu mendapat perhatian serius dalam pencegahan korupsi di pemerintahan daerah.

“Ke depan kita akan lebih masuk ke substantif. Dari hasil evaluasi, persoalan korupsi di pemerintah daerah banyak berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, serta pemerasan dan gratifikasi. Karena itu, sektor-sektor tersebut harus kita perbaiki dan perdalam,” tegas Andi.

Ia juga menekankan pentingnya mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan. Termasuk memastikan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RKPD dan RPJMD, sehingga program yang diusulkan benar-benar sesuai dengan prioritas pembangunan.

Melalui monitoring dan evaluasi tersebut, KPK berharap perencanaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Kabupaten Sijunjung pada 2027 semakin transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita ingin anggaran yang terbatas benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, tidak terbuang percuma, dan jauh dari praktik korupsi,” tukasnya.

(tri)

Baca berita Mjnews.id lainnya di Google News

ADVERTISEMENT