Mjnews.id – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja sekaligus ground breaking pembangunan Terminal Tipe A di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada Minggu, 21 Mei 2023.
Acara tersebut dihadiri Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Sudjadi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugianto, Direktur Jenderal Perkeretaapian Moh. Risal Wasal ATD, Bupati Purworejo R. H. Agus Bastian, serta sejumlah pejabat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
Pembangunan atau revitalisasi Terminal Tipe A dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Tujuan dari pembangunan ini untuk meningkatkan fasilitas dan layanan terminal agar lebih baik, serta mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan massal.
Menhub mengharapkan agar pembangunan terminal baru di Purworejo dapat selesai lebih cepat, yaitu pada akhir tahun 2023. Budi Karya Sumadi juga menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan kesempatan kepada berbagai pihak, seperti BUMN, BUMD, dan swasta, untuk bekerja sama dalam pengembangan Terminal Penumpang Tipe A Purworejo melalui berbagai skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
Sementara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyambut baik pembangunan terminal baru di Purworejo. Ia berharap terminal tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku seni, UMKM, dan masyarakat umum yang menggunakan transportasi umum.
Ganjar berharap kehadiran terminal dengan fasilitas yang lengkap dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Purworejo dan sekitarnya.
Groundbreaking ditandai dengan pembunyian sirine secara bersama-sama. Setelah menghadiri acara pembangunan terminal, Menhub dan rombongan mengunjungi Stasiun Purworejo yang rencananya akan direaktivasi dengan dana sebesar Rp. 20 miliar dan selesai antara bulan November dan Desember 2023.
Pembangunan terminal ini akan dikelola oleh Kemenhub melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah X Provinsi Jawa Tengah. Proyek ini akan dibiayai oleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan total anggaran sebesar Rp. 35 miliar, yang akan dilaksanakan dari tahun 2022 hingga tahun 2024.
(fix)
