Mjnews.id – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri adakan Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Komisi Irigasi di Daerah – Komponen B, Selasa (25/7/2023) di Hotel Hemangini, Bandung.
Rakor yang dipimpin Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana peningkatan kapasitas Komisi Irigasi (Komir) dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendukung pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada kegiatan SIMURP NPIU Bangda.
Pada kesempatan itu, Restuardy menyampaikan bahwa target sasaran yang ada di RPJMN 2020-2024 yaitu meningkatnya kinerja pengelolaan irigasi melalui indikator terbangunnya satu juta hektar lahan sawah beririgasi serta pulihnya fungsi jaringan irigasi yang rusak seluas tiga juta hektar.
Selain itu, terkait Sumber Daya Air (SDA) dan irigasi mencakup kegiatan strategis berupa pembangunan 60 bendungan, pembangunan 500.000 ha daerah irigasi rehabilitasi jaringan irigasi seluas 2,9 juta ha, dan modernisasi irigasi pada DI terpilih, dan 1000 embung.
“Terkait perluasan irigasi, khususnya di Pulau Jawa, sudah sulit dikarenakan terdapat pertumbuhan penduduk sehingga untuk lahan persawahan semakin berkurang sehingga dilakukan modernisasi irigasi,” ujar Restuardy.
Merujuk buku ketujuh Pedoman Pelaksanaan Proyek atau Project Operational Manual (POM) SIMURP, Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dibentuk dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai pihak serta guna mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Dalam konteks ini, Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dibentuk untuk mewujudkan tertib pengelolaan irigasi yang terdiri dari satuan kerja perangkat daerah yang membidangi irigasi.
Salah satu komponen kelembagaan pengelolaan irigasi yang penting dan dapat memberikan sumbangsih terhadap meningkatkan kinerja pelayanan air irigasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan adalah Komisi Irigasi (Komir).
Komir ini merupakan salah satu wadah untuk koordinasi dan komunikasi antarwakil pemerintah daerah, perkumpulan petani pemakai air, dan pengguna jaringan irigasi dalam pengelolaan irigasi. Diharapkan Komir ini dapat mendorong pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai kepentingan masyarakat.
“Komir mempunyai peran sentral dalam mewujudkan pengembangan dan pengelolaan irigasi melalui koordinasi dan komunikasi, baik pada aspek penyediaan air, infrastruktur, manajemen, kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung ketahanan pangan,” imbuh Restuardy.
