NUNUKAN, Mjnews.id – Menteri Sosial Tri Rismaharini mengunjungi Desa Atap, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kalimatan Utara, pada Selasa 24 Januari 2023.
Kunjungan ini dilakukan guna menunaikan janji atas tiga permintaan warga di perbatasan Nunukan sebagaimana disampaikan saat meninjau banjir di wilayah ini tepat setahun lalu.
Tiga permintaan itu yakni bantuan untuk instalasi pengelolaan air bersih, perbaikan bangunan gedung sekolah, dan bus sekolah.
“Saya masih ingat betul permintaan warga Desa Atap ini, waktu saya berkunjung kemari tahun 2022 lalu. Makanya, hari ini, saya ke sini, untuk memenuhi janji saya,” kata Mensos Risma di Desa Atap, Nunukan, Selasa 24 Januari 2023 kemarin.
Seperti diketahui, mantan orang nomor satu di Surabaya ini mengunjungi Desa Atap, Nunukan, pada Januari 2022. Saat itu, desa ini terendam banjir besar.
Kepada Mensos, warga setempat menyampaikan keluhan akan susahnya memperoleh akses air bersih. Selain itu, Mensos juga menyoroti mandegnya proses belajar mengajar lantaran gedung sekolah terendam banjir.
Dari hal itu, Risma lantas menginstruksikan jajarannya untuk mengupayakan permintaan warga. “Salah satu keluhan mereka adalah air bersih, kita upayakan air bersih di sini. Kemudian, kita perbaiki sekolah yang terendam banjir,” ucapnya.
Menurutnya, Desa Atap, yang merupakan kawasan tertinggal, terdepan dan terluar (3T), tetap perlu diutamakan kesejahteraannya.
“Kami juga menangani kawasan tertinggal, terdepan dan terluar. Karena daerah ini adalah daerah perbatasan, maka kita konsentrasi untuk kesejahteraan masyarakat di sini,” kata Risma.
Kemudian, lanjutnya, karena ini kawasan perbatasan, ia menginginkan kawasan ini didukung penerangan yang memadai. Untuk itu, ia juga melengkapi wilayah ini dengan penerangan dari solar cell.
Meski begitu, Risma mengakui ada beberapa permintaan warga yang tidak bisa dipenuhi Kemensos lantaran bukan wewenang atau area kerja Kemensos, seperti pembangunan jalan-jalan rusak.
“Tadi ada beberapa permintaan, yang menurut saya sangat logis, terutama untuk infrastruktur jalan. Tapi, karena itu bukan tupoksi kami, nanti saya coba komunikasikan dengan Kementerian PUPR atau pihak terkait lain,” ucapnya.
