Hingga saat ini sudah terdapat sebanyak 34.751.911 data diperbaiki daerah, 20.583.192 data usulan baru, dan 5.517.871 data ditidaklayakkan mendapatkan bantuan sosial.
Kementerian Sosial terus berkomitmen untuk menjaga dan memutakhirkan DTKS dengan melalui penetapan DTKS setiap bulan, validasi dan verifikasi secara kontinyu dengan pendekatan temukan-tangani-keluarkan, peningkatan pelibatan publik untuk melakukan koreksi melalui fitur usul-sanggah, dan peningkatan pelibatan publik dan lembaga berwenang untuk mengawasi melalui website cekbansos.kemensos.go.id, SP4N-Lapor!, Jaga Bansos, dan Command Center 171.
Melalui DTKS pula, Kementerian Sosial berupaya untuk mengejar target Presiden melalui beberapa program Kementerian Sosial.
Robben menambahkan sesuai arahan dan perintah Menteri Sosial, DTKS digunakan sebagai dasar untuk membuat program bantuan sosial terintegrasi yang sudah terlaksana di lapangan.
“Banyak hal yang sudah dilakukan untuk menindaklanjuti amanah Presiden dalam hal penanganan kemiskinan, dengan melalui program Rumah Sejahtera Terpadu (RST), program pemberdayaan melalui Program Ekonomi Nusantara (PENA), program Permakanan, dan existing program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI),” imbuhnya.
Hadir pula dalam Konferensi Pers Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano. Ia menambahkan bahwa mekanisme dalam pengelolaan DTKS dilakukan sebagai bentuk filter control tidak hanya dari pemerintah daerah namun juga dari masyarakat, stakeholders, dan pendamping sosial di seluruh Indonesia.
Sebagai informasi, Kementerian Sosial mendapatkan skor akuntabilitas data dari KPK sebesar 98 untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan 100 untuk PBI JKN.
(eki)
