Hadir dalam acara ini para pimpinan kunci daerah, mulai dari Gubernur, aparat militer, lembaga peradilan, hingga dinas teknis.
Koordinator Tim Pemantauan Komnas HAM, Dr. Uli Parulian Sihombing, SH., MH., mengungkap alasan dibalik lahirnya peraturan tersebut.
“Peraturan ini lahir karena rekomendasi kami kerap berhenti di dokumen. Tak ada pijakan hukum untuk memaksa eksekusi,” ungkapnya.
Diskusi kebijakan ini dipandu oleh Kepala Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat, Sultanul Arifin, S.Sos., MH, dengan empat penanggap kunci yakni Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhammad Iqra Cissa Putra, SST., MM, perwakilan dari Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, Kepala Biro Hukum Pemprov Sumbar Masheri Yanda Boy, SH, dan Rektor UNP Krismadinata, Ph.D.
Rektor UNP dalam tanggapannya juga memberikan kritikan, masukan saran dan rekomendasi untuk perbaikan, salah satunya adalah memperkuat wewenang Komnas HAM dalam hal penyelidikan pelanggaran HAM sebagaimana wewenang yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan korupsi (KPK).
Dengan menjadi tuan rumah kegiatan ini, UNP menegaskan peran perguruan tinggi sebagai episentrum perubahan sosial dan pemajuan HAM, sejalan dengan mandat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 4 dan SDG 16.
(hms/eds)
