Selain itu, Mirah juga meminta BPBD bersama Pemprov NTB untuk meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota agar segera menyampaikan laporan resmi.
“Administrasi jangan sampai menjadi alasan keterlambatan. Jika memang kondisi sudah darurat, segera tetapkan. Jangan menunggu sampai masyarakat mengalami krisis yang lebih parah,” imbuhnya.
Senator Mirah menekankan pentingnya kerja sama multipihak dalam menghadapi bencana kekeringan. Menurutnya, selain pemerintah, sektor swasta, NGO, dan lembaga masyarakat juga harus dilibatkan.
“Kekeringan bukan hanya persoalan pemerintah. Semua pihak harus ikut serta, baik dalam distribusi air, edukasi penghematan, maupun pembangunan sarana yang lebih berkelanjutan,” katanya.
Menutup pernyataannya, Mirah mengingatkan bahwa NTB merupakan wilayah dengan ketahanan air yang rentan. Oleh karena itu, perlu adanya strategi mitigasi permanen, bukan hanya reaktif ketika bencana sudah terjadi.
“Jangan sampai setiap musim kemarau, rakyat NTB selalu dihadapkan pada krisis air bersih. Kita butuh rencana jangka panjang agar generasi mendatang tidak mewarisi masalah yang sama,” tandasnya.*
(*/dpd)
