Dalam rapat kerja tersebut, Anggota DPD RI asal Papua Selatan, Sularso, menyampaikan kendala yang dihadapi petani di Papua Selatan, terutama buruknya infrastruktur jalan usaha tani yang menyebabkan biaya produksi meningkat karena jarak tempuh yang jauh.
Menjawab hal tersebut, Sudaryono menyampaikan bahwa infrastruktur jalan usaha tani akan dianggarkan pada tahun 2026 dan akan diberikan kepada daerah yang berkomitmen menjaga status lahan serta mendukung produksi komoditas pangan.
Selaku Ketua Komite II DPD RI, Badikenita menutup rapat dengan harapan agar sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam mendukung kemandirian pangan nasional.
“DPD RI siap mendorong kebijakan pertanian yang berpihak kepada petani, memperkuat ketahanan pangan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kami juga mengapresiasi kinerja dan komitmen Kementerian Pertanian, termasuk rencana penanaman serentak bibit jagung di lahan 500 ribu hektare di empat provinsi, yakni Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah,” ujar Badikenita, senator asal Sumatera Utara.
(*/dpd)
