Koordinator tim Kunjungan Kerja DPD RI ke Sumatera Barat, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan BPK Perwakilan Sumatera Barat.
“Kami mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran dan penerimaan dari Kepala Kantor Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, Bapak Arif Agus, CSFA beserta seluruh jajaran untuk dapat berdiskusi dengan Tim Komite IV DPD RI pada hari ini,” ucap H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa.
LKPD Sumatera Barat permasalahan yang menonjol ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, apakah masuk tentang pengelolaan asset di Sumatera Barat, selain itu apakah ada potensi kerugian negara dari pengelolaan asset ini. Menurut BPK apa rekomendasi untuk pengelolaan asset di provinsi Sumatera Barat ini.
Selain itu Senator Sumatera Barat tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota Komite IV DPD RI yang telah memilih Provinsi Sumatera Barat sebagai tempat dilaksanakannya Kunjungan Kerja dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara. Selain itu juga melakukan Pengawasan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatra Barat.
Casytha A. Kathmandu, Senator Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah dan dinas terkait terhadap temuan BPK kalau tidak dipaksa memang susah menindaklanjuti temuan BPK.
“Terkait temuan yang bersangkutan dengan asset daerah, di Jawa Tengah temuan tentang asset banyak ditemukan terkait dengan pencatatan asset yang kurang tertib. Kalau di Sumatera Barat permasalahan tentang asset terkait seperti apa. Apakah ini karena tidak ada konsekuensi sehingga menjadi temuan berulang?” tanya Casytha A. Katmandhu.
Fernando Sinaga, mengungkit tentang mekanisme pengambilan sampel pemeriksaan, bagaimana prosesnya di BPK, “karena jika dilihat yang menjadi sampel itu memang daerah yang bermasalah, tapi sebenarnya masih ada daerah yang bermasalah tapi tidak dijadikan sampel pemeriksanaan,” ucap Fernando.
H. Achmad Sukisman Azmy, dalam kesempatan kunjungan kerja tersebut menyampaikan bahwa terkait semakin banyaknya tim yang turun, semakin banyak temuan BPK, apakah persoalan-persoalan keuangan negara ini banyak yang belum terungkap.
“Harapan kita dan harapan masyarakat secara umum kalau sudah WTP berarti daerah atau instansi tidak bermasalah. Tapi realitasnya meskipun sudah WTP tapi tetap saja ada masalah-masalah, hal ini menurut BPK apa masalahnya?” ucap Sukisman.
