Kegelisahan H. Achmad Sukisman Azmy tersebut juga dirasakan Edwin Pratama Putra, Senator Provinsi Riau menyampaikan perlu ada langkah-langkah baru untuk mengontrol pengelola keuangan negara, hal ini terkait dengan daerah yang sudah WTP tapi tetap saja terdapat temuan penyimpangan keuangan.
“Bahwa Indonesia adalah laboratorium politik dan pemerintahan di dunia, termasuk dalam rangka audit ini. Bagaimana sebenarnya efektivitas dari IHPS dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, apakah ada treatmen dari BPK terhadap hasil temuan-temuan ini,” Edwin Pratama Putra.
H. Gusti Farid Hasan Aman, Senator Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa apa saran dari BPK yang real untuk mencegah adanya temuan-temuan pada daerah WTP tapi tetap saja ada penyelewengan keuangan negara.
“Bagaimana cara masuk pada perencanaan dan program-program dari pusat sampai ke daerah agar benar-benar bisa berjalan baik,” ucap H. Gusti Farid Hasan Aman.
Sementara Jihan Nurlela, Senator Provinsi Lampung menyampaikan bahwa salah satu fungsi BPK adalah menjalankan fungsi represif terhadap penyelewengan dalam pengelolaan keuangan negara ini.
“Bagaimana upaya-upaya represif BPK dalam menindak berbagai persoalan keuangan negara ini,” ucap dr. Jihan Nurlela.
Hilda Manafe, Senator dari Provinsi Nusa Tenggara Timur mengungkapkan bahwa di NTT masalah yang menjadi persoalan dalam masyarakat adalah kemiskinan dan stunting, anggaran itu dari pusat terserap dengan baik, namun realitasnya masyarakat tetap miskin dan stunting tetap banyak.
“Bagaimana usaha BPK dalam mewujudkan hasil pemeriksanaan yang berkualitas, agar anggaran dan program ini benar-benar bermanfaat untuk Masyarakat,” ucap Hilda Manafe.
Kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke Sumatera Barat ini juga dihadiri oleh Prof. Fadel Muhammad., Senator Gorontalo, H. Faisal Amri, Senator Sumatera Utara, Hj. Eva Susanti, Senator Provinsi Sumatera Selatan, Hj. Riri Damayanti John Latief, Senator Provinsi Bengkulu, H. Dharma Setiawan, Senator Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Afnan Hadikusumo, Senator Provinsi DI Yogyakarta, Hj. Yustina Ismiati, Senator Provinsi Kalimantan Tengah, dan Maya Rumantir, Senator Provinsi Sulawesi Utara.
(dpd)
