Mjnews.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin menolak usulan Perum Bulog agar Pemerintah membebaskan bea masuk impor beras. Usulan Bulog ini bertujuan untuk mengendalikan harga beras yang terus melambung di pasaran.
“Bea masuk impor beras harus tetap diberlakukan untuk mengendalikan importasi beras secara tidak seimbang. Artinya, Impor beras harus memperhatikan produksi dan cadangan beras dalam negeri”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum’at (10/11/2023).
ADVERTISEMENT
“Kami sangat memahami bahwa kenaikan harga beras di pasaran saat ini, kata Sultan, dipengaruhi oleh faktor pelemahan nilai rupiah dan produksi dalam negeri yang menurun akibat El Nino. Saya kira cadangan beras nasional masih cukup aman untuk beberapa bulan ke depan hingga produktivitas beras kembali pulih,” ujar Sultan.
“Bea masuk diterapkan agar harga beras impor harus kompetitif dengan harga beras lokal. Kasian petani yang sedang menikmati meningkatnya harga gabah”, tegasnya.
Menurutnya, berbeda dengan kebutuhan kedelai yang pasokannya hampir sepenuhnya dipenuhi melalui impor. Beras impor hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga harus dikenai bea masuk.
“Produktivitas kedelai dalam negeri sangat kecil, sementara kebutuhannya sangat tinggi sebagai sumber protein alternatif yang sangat digemari masyarakat. Ke depannya, Kami juga mendorong agar impor kedelai juga dikenai bea masuk”, tutupnya.
Sultan menguntungkan bahwa kebutuhan tahunan kedelai mencapai 2,9 juta ton (tahun 2022), yang mayoritas dipenuhi dari impor sebanyak 2,5 juta ton. Produktivitas kedelai petani lokal harus terus ditingkatkan dengan pendekatan kebijakan pembangunan pertanian yang lebih ambisius.
Diketahui Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut harga beras akan lebih murah dengan adanya kebijakan pembebasan bea masuk impor beras. Artinya bea masuk impor beras akan ditanggung pemerintah.
“Artinya harganya akan jadi lebih murah, itu kan efeknya nanti kepada harga di masyarakat juga. Jadi kita bukannya karena ingin jumlahnya jadi gede,” terang Budi Waseso, saat ditemui di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).
(dpd)
