Mjnews.id – Banyaknya aspirasi dan keluhan yang diterima DPD RI atas penyelenggaraan ibadah Haji 2023 lalu, membuat Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bergerak cepat untuk melihat langsung dan mendapat komitmen peningkatan pelayanan haji 2024 dari para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan haji.
Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Jeddah-Arofah-Mina-Makkah-Madinah, Ketua DPD RI juga mempertemukan Jajaran KJRI Jeddah dengan Kantor Urusan Haji di Jeddah.
ADVERTISEMENT
Pertemuan yang digelar Kamis (7/12/2023) waktu setempat itu dihadiri oleh Konjen RI Jeddah Yusran Bahauddin Ambary, Staf Teknis Urusan Haji-1 Nasrullah Jassam, Staf Teknis Urusan Haji-2 Muhammad Luthfi Makki, dan Koordinator Protokol/Pelaksana Fungsi Pensosbud-2 M. Ilham Effendy.
LaNyalla menyampaikan empat klaster keluhan yang masuk ke DPD RI, yakni, keterlambatan bus jemputan Jamaah di Muzdalifah, konsumsi sebelum ke Arafah dan setelah dari Mina yang tidak tersedia, over kapasitas pemondokan Jamaah, terutama di tenda Mina, lalu toilet di Arafah yang kurang, dan fasilitas untuk jamaah lanjut usia yang kurang.
“Selain itu, saya juga ingin mendengar langsung kesiapan Indonesia terhadap perubahan regulasi Kerajaan Saudi, terkait penghapusan zonasi tenda di Mina, melalui metode siapa cepat dia dapat (first come first). Apakah Indonesia sudah memilih plot lokasi, dan akan mengajukan bidding lokasi tersebut. Seberapa kesiapan kita?,” tanya LaNyalla.
Ketua DPD RI juga menyinggung perlunya koordinasi yang lebih intens antara Kantor Urusan Haji Kemenag RI dengan Konjen RI Jeddah. Mengingat beberapa tenaga kerja pendamping jamaah haji diambil dari para pekerja Migran yang sudah menetap di Arab Saudi, baik mahasiswa maupun non-mahasiswa.
“Saya kira perlu keterlibatan Fungsi Bidang Tenaga Kerja di KJRI Jeddah, paling tidak untuk memberikan justifikasi data latar belakang para pekerja migran yang ada di Saudi. Sehingga Kantor Urusan Haji tidak salah pilih orang yang punya latar belakang permasalahan atau sedang bermasalah di Saudi,” tandasnya.
Karena seperti diketahui, Kemenag membutuhkan sekitar 800 pekerja migran, terutama yang sudah bermukim di Saudi, sebagai tenaga pendukung Haji 2024. Sementara tidak semua mukimin di Saudi tinggal sesuai prosedur. Masih ditemukan puluhan orang yang tinggal di Saudi karena tidak pulang setelah umroh dan banyak di antaranya yang bermasalah dengan pemberi kerja sebelumnya, sehingga mereka kehilangan paspor, karena ditahan majikan pemberi kerja.
Atas hal itu, Konjen RI Jeddah Yusran B Ambary mengaku berterima kasih atas perhatian Ketua DPD RI. Pihaknya juga memaparkan bahwa program pasporisasi terhadap warga Indonesia di Saudi terus dilakukan. Bahkan di tahun ini dipermudah, tanpa harus melibatkan tim khusus dari kementerian dan lembaga di Jakarta untuk datang ke Saudi. Tetapi langsung ditangani KJRI.
Perwakilan Kantor Urusan Haji Nasrullah Jassam menyatakan Kemenag RI telah melakukan evaluasi, telaah dan pengambilan langkah atas permasalahan Haji 2023. “Terkait penjemputan di Muzdalifah yang terlambat, memang tidak hanya menimpa jamaah Indonesia, tetapi semua jamaah haji. Sehingga kami sudah menyampaikan nota protes terhadap Kementerian Haji Saudi,” tuturnya.
