Mjnews.id – Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi, mendapat kritik karena dianggap tidak merespons imbauan untuk mengumumkan hasil seleksi Komisi Informasi/KI Sumbar 2023-2027. Meski Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membantah membekukan KI Sumbar, fokusnya adalah pada pencabutan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan Komisioner KI Sumbar 2019-2023.
Ketidakresponan DPRD Sumbar terhadap surat pemprov terkait hasil seleksi KI Sumbar menjadi perhatian, dengan Ketua DPRD Sumbar, Supardi menyatakan bahwa Pemprov Sumbar terlalu terburu-buru dan tendensius dalam kebijakannya.
Saat dikonfirmasi awak media pada Jumat (5/1/2024), Supardi menjelaskan bahwa Pemprov Sumbar telah mendesak DPRD Sumbar untuk mengumumkan hasil seleksi, namun pihak DPRD menilai keputusan tersebut kurang beralasan.
Menanggapi kritik tersebut, Supardi menegaskan bahwa DPRD Sumbar telah memberikan respons, dan koordinasi dengan KI Pusat masih menunggu tanggapan. Dia juga mempertanyakan kebijakan Pemprov yang dianggapnya terlampau tendensius dan merugikan aktivitas KI Sumbar serta efek lainnya terkait penganggaran.
DPRD Sumbar menilai bahwa tidak ada aturan yang membatasi masa jabatan KI, termasuk perpanjangan masa jabatan. Kekhawatiran terhadap berhentinya aktivitas KI Sumbar dan dampak lainnya menjadi sorotan dalam kontroversi ini.
