MJNEWS.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjadi gubernur pertama yang menginstruksikan penurunan foto Gibran Rakabuming Raka, instruksi tersebut berlaku untuk seluruh kantor pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Senin (16/11/2026).
Langkah serupa juga dilakukan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang meminta foto Gibran diturunkan dari perkantoran hingga sekolah-sekolah di wilayah Sumatera Utara.
Instruksi kedua kepala daerah tersebut menyusul proses pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden yang telah disampaikan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Di Jakarta, Pramono mengatakan penurunan foto dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman atau misinterpretasi terkait status jabatan Wakil Presiden. Kebijakan tersebut telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat sebelum diterapkan di seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta.
“Supaya ini tidak menjadi misinterpretasi ataupun apa pun,” kata Pramono Anung.
Pramono menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat pada Minggu (15/11/2026), khususnya mengenai pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden di kantor-kantor pemerintahan.
Menurutnya, pemerintah pusat telah memberikan persetujuan terhadap penurunan foto Gibran setelah surat pengunduran dirinya diproses secara resmi di MPR.
“Secara resmi kami mendapatkan blessing bahwa foto wakil presiden sudah bisa diturunkan karena memang sudah mengajukan pengunduran diri,” ucapnya.
Penurunan foto tersebut berlaku di seluruh lingkungan Pemprov DKI Jakarta, mulai dari kantor kelurahan, kecamatan, wali kota, bupati, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga Balai Kota DKI Jakarta.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga menyatakan telah menginstruksikan jajarannya untuk menurunkan foto Gibran dari lingkungan perkantoran pemerintah. Instruksi tersebut bahkan diperluas hingga ke sekolah-sekolah.
Bobby mengaku telah menyampaikan arahan tersebut kepada Penjabat Sekretaris Daerah Sumatera Utara, Timur Tumanggor, agar penurunan foto dilakukan di lingkungan pemerintahan maupun satuan pendidikan.
“Sudah, sudah,” ujar Bobby saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026), seperti dikutip CNN Indonesia.
Bobby menjelaskan, langkah tersebut merujuk pada pernyataan Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengenai posisi Wakil Presiden yang disebut telah kosong setelah Gibran mengajukan pengunduran diri.
“Ya sudah kan sudah disampaikan sama Pak Ketua MPR kemarin di tanggal setelah Pak Wapres kemarin melaksanakan pengunduran diri, sudah disampaikan jabatan Wapres hari ini sudah kosong,” tuturnya.
Ia menegaskan, arahan penurunan foto telah disampaikan kepada Sekda Sumatera Utara untuk ditindaklanjuti hingga ke sekolah-sekolah.
Pengunduran Diri Gibran Diproses di MPR
Gibran Rakabuming Raka diketahui menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Pengunduran diri tersebut menjadi perhatian publik di tengah kontroversi mengenai dokumen pendidikan Gibran. Sebelumnya, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Mahkamah Konstitusi juga sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti kuat yang dapat menunjukkan Gibran memiliki ijazah SMA atau sederajat dari luar negeri.
Namun, melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, Gibran menegaskan keputusan pengunduran dirinya tidak berkaitan dengan persoalan ijazah. Ia menyatakan seluruh dokumen pendidikannya tersedia dan lengkap.
“Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik. Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah,” kata Gibran dalam video tersebut.
Langkah penurunan foto Gibran oleh Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Sumatera Utara menjadi perkembangan lanjutan setelah pengajuan pengunduran diri tersebut. Meski demikian, status dan proses pengisian jabatan Wakil Presiden tetap mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.





