Ruang gerak anggaran Pemkab Dharmasraya sempit
Kebutuhan pembangunan 2027 diperkirakan mencapai Rp2 triliun. Sementara kemampuan daerah masih jauh dari ideal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 14,17 persen. Lebih mengkhawatirkan lagi, belanja pegawai membengkak hingga 58 persen nyaris dua kali lipat dari batas ideal.
Kondisi ini menggambarkan realitas yang kontras, pertumbuhan ada, tapi ruang gerak anggaran tetap sempit.
Menghadapi situasi tersebut, pemerintah daerah menyiapkan empat langkah utama, menggenjot PAD dari sektor tambang dan perkebunan, memperkuat BUMD, mendorong investasi sektor riil, serta memperluas kolaborasi dengan pusat dan swasta.
Namun strategi ini bukan tanpa risiko. Ketergantungan pada sektor ekstraktif seperti pertambangan dan sawit kerap menyisakan persoalan lingkungan dan ketimpangan ekonomi jika tidak dikelola dengan hati-hati.
Di sisi lain, dorongan investasi membutuhkan stabilitas kebijakan dan kepastian hukum dua hal yang kerap menjadi tantangan di daerah.
Capaian Dharmasraya hari ini memang layak diapresiasi. Namun sejarah pembangunan daerah menunjukkan, lonjakan cepat sering kali diikuti ujian berat dalam menjaga konsistensi.
Jika peningkatan ekonomi tidak diiringi dengan perbaikan kualitas manusia, maka pertumbuhan berisiko menjadi semu.
Dharmasraya kini berada di persimpangan, menjadi contoh keberhasilan transformasi daerah atau sekadar cerita singkat tentang lonjakan yang tak bertahan lama.
(sutan)
