Mjnews.id – Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Mentawai, Johny Anwar, merasa kecewa dengan keputusan yang terus berubah-ubah dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengenai status kawasan resort di Kepulauan Mentawai.
Menurutnya, perubahan-perubahan status kawasan resort ini menghambat perkembangan pariwisata di daerah tersebut, yang memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata.
ADVERTISEMENT
Johny Anwar mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap perubahan status kawasan resort dari zona hijau menjadi zona kuning dan sebaliknya. Ia juga menyebut bahwa beberapa usaha resort mengalami kendala dalam penerbitan izin karena perubahan-perubahan ini.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Luhur Budianda, mengingatkan bahwa pihak berwenang di Kepulauan Mentawai harus segera mengurus perizinan resort tersebut. Jika izin tidak segera diurus, ia mengkhawatirkan bahwa pada November 2023, pemerintah akan menetapkan kawasan tersebut sebagai zona larangan bagi operasi resort.
Dalam konteks ini, pihak berwenang di Mentawai dan Kementerian Kehutanan perlu berkoordinasi untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa perizinan resort diterbitkan dengan jelas. Potensi pariwisata Mentawai harus diberikan kesempatan untuk berkembang, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan dengan pelestarian lingkungan.
Mentawai adalah sebuah daerah pemekaran di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi pariwisata yang besar. Keputusan-keputusan terkait status kawasan resort memiliki dampak signifikan pada ekonomi dan pendapatan daerah. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang sesuai untuk mengatasi masalah ini dan memajukan pariwisata Mentawai dengan berkelanjutan.
(obral)
