BUKITTINGGI, Mjnews.id – DPRD dan Pemko Bukittinggi sahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) 2023. Persetujuan dilakukan dengan penandatanganan nota persetujuan oleh Walikota Bukittinggi, Erman Safar dan Ketua DPRD Benny Yusrial, S.Ip dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di gedung dewan, Jumat 18 November 2022.
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial menyampaikan, APBD merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
ADVERTISEMENT
Proses penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati melalui Nota Kesepakatan Bersama pada tanggal 15 Agustus 2022 yang lalu antara DPRD Kota Bukittinggi dengan Pemerintah Kota Bukittinggi.
“Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 ini, telah dihantarkan oleh Walikota pada tanggal 9 September 2022 lalu. Selanjutnya juga telah dilakukan rapat paripurna pemandangan umum fraksi fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut pada tanggal 12 September 2022 dan Jawaban Walikota atas pemandangan umum fraksi fraksi DPRD tanggal 13 September 2022.
Pembahasan serta finalisasi Raperda tersebut telah dilakukan oleh Badan Anggaran bersama dengan TAPD dan telah disetujui dalam Rapat Gabungan Komisi dan Paripurna Internal tanggal 17 November 2022, dan hari ini kita tandatangani nota persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut, Ujar Beny
Juru bicara Badan Anggaran DPRD Bukittinggi, Dedi Fatria, memaparkan, untuk APBD 2023, diputuskan pendapatan daerah sebesar Rp 750.758.751.894. Pendapatan daerah itu berasal dari PAD ditarget sebesar Rp 160.753.694.941 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp 590.005.056.953.
“Untuk Tahun 2023 sumber penerimaan utama pembiayaan daerah ditetapkan berasal dari Silpa Tahun 2022 sebesar Rp 43.000.000.000. Namun setelah pembahasan menjadi Rp 82.869.274.861 atau naik sebesar Rp 39.689.274.861. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan daerah Rp 0, setelah pembahasan juga tidak dianggarkan atau Rp 0,” jelas Dedi.
Sementara enam Fraksi DPRD juga menyampaikan pendapat akhir terhadap nota persetujuan APBD tahun 2023, secara umum menyetujui APBD tahun 2023, namun berikan masukan dan catatan persetujuan APBD 2023 dapat terealisasikan sebagaimana mestinya.
Adapun enam fraksi menyampaikan pendapat akhirnya yaitu juru bicara Jon Edwar dari Fraksi Golkar menyampaikan, kami berharap agara setiap SKPD penghasil mampun berkreasi dalam menciptakan dan mencari peluang yang merupakan sumber-sumber PAD. Bukan berfokus dengan yang telah dilaksanakan secara turun temurun, pemanfaatan teknologi yang tidak bisa dihindarkan agar kita tidak ketinggalan pada rendahnya anggaran.
Fraksi Amanat Nasional melalui Irman Bahar menyampaikan pendapatkan akhirnya mengatakan, pada bidang Belanja Daerah secara umum Fraksi PAN meberikan apresiasikan bahwa rancangan APBD tahun 2022 telah disusun dengan baik dan dengan regulasi baru. Namun melihat persentase belanja APBD 2022 bahwa belanja untuk perluan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa masih cenderung tinggi dibandingkan dengan belanja yang langsung dianggarkan atau dirasakan oleh kebutuhan masyarakat.
Zurhamdi Nova Chandra dari Fraksi Nasdem PKB menyampaikan, kami Fraksi NasDem -PKB Mengingatkan bahwa salah satu fungsi APBD adalah sebagai Stimulan untuk pendongkrrak laju pertumbuhan ekonomi. Dengan mempercepat realisasi serapan anggaran maka akan terjadi multiplayer effect di tengah tengah masyarakat sehingga perekonomian akan tumbuh yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Dekokrat, Erdison Nimli menjelaskan, catatan dan saran terhadap APBD TAhun 2023 yaitu Fraksi Demokrat meminta untuk penganggaran disetiap OPD harus sesuai kebutuhan dan lebih mengutamakan kegiatan yang sangat prioritas dan menyentuh masyarakat serta Ranperda APBD Tahun 2023 ini harus benar-benar mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada.
Fraksi PKS, juru bicara Ibra Yaser menyampaikan, kami sangat mengapresiasikan kinerja Badan Anggaran dan TAPD yang ada telah bekerja keras dan bersungguh-sungguh melakukan pembahasan komprehensif terhadap seluruh materi RAPBD kota Bukittinggi tahuan 2023 hingga sampai kepda tahapan persetujuan bersama.
Sementara pendapat akhir dari fraksi Gerindra dengan juru bicara Shabirin Rachmat mengharapkan apa yang telah disepakati bersama dapat dilaksanakan sesuai dengan APBD dan kesiapan dari SKPD untuk membuat perencanaan lebih awal sehingga kegiatannya tidak mundur.
Walikota Bukittinggi, Erman Safar memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan segenap anggota DPRD yang dalam tahapan penyusunan ini diapresiasikan dalam badan anggaran dan fraksi-fraksi DPRD Kota Bukittinggi.
Walikota juga menjelaskan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2023 telah dapat diselesaikan dengan baik. Rancangan APBD tahuan 2023 disusun secar sistematis dalam pencapaian target sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kota Bukittinggi tahuan 2021 sampai 2026.
Tahun 2023 tema pembangunan daerah adalah keberlanjutan pemunuhan kebutuhan dasar dalam rangka pemulihan pasca pandemi Covid-19. Tema ini diselaraskan dengan pembangunan nasional dan provinsi.
“Pembangunan daerah tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan ekonomi kerakyatan, pengembangan sektor pendidikan, pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan, pengembangan kepariwisataan, seni dan olahraga, peningkatan tata kelola pemerintah, dan pengembangan sosial kemasyarakatan serta pengembangan sektor pertanian,” jelas Erman Safar.
(Ai)
