Mjnews.id – Anggota DPRD Kota Padang, Faisal Nasir, menyoroti penanganan drainase di Kota Padang. Pernyataan ini disampaikannya saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai penanganan banjir di Kota Padang dalam rapat pembahasan Pansus III dengan OPD terkait, pada Selasa 18 Juli 2023.
Faisal Nasir mengungkapkan bahwa penanganan drainase di Kota Padang belum dilakukan dengan baik karena tidak adanya rencana induk drainase kota. Banyak kegiatan pembenahan drainase dilakukan tanpa melalui kajian yang memadai karena kekurangan rencana induk. Oleh karena itu, Faisal Nasir meminta Pemerintah Kota Padang segera membuat rencana induk drainase.
Ia juga menyampaikan keprihatinannya mengenai penggunaan anggaran yang besar untuk pembenahan drainase namun hasilnya tidak memuaskan. Banyak proyek pembenahan drainase yang tidak selesai atau tidak dilanjutkan, contohnya di Jalan Joni Anwar dan Jalan Gajah Mada. Faisal Nasir menilai bahwa kegiatan pembenahan tersebut tidak memberikan manfaat yang signifikan dan terjadi ketidakseimbangan antara pengeluaran dan hasil yang dicapai.
Faisal Nasir juga menyoroti pentingnya penanganan banjir yang terkait dengan sistem saluran air. Kota Padang dilintasi oleh banyak sungai, namun masyarakat kurang memahami kewenangan terkait saluran air ini. Bagi masyarakat, yang penting adalah sungai tidak meluap dan tidak menyebabkan kerugian bagi mereka.
Menurut Faisal Nasir, banjir di Kota Padang terjadi karena hujan dan pasang air laut. Daerah-daerah yang berdekatan dengan muara, seperti Kurao dan Tunggul Hitam, mengalami pasang air laut yang sejalan dengan sungai sehingga air tidak dapat mengalir keluar. Faisal Nasir juga mengkritisi kondisi drainase Kota Padang yang buruk. Anggaran untuk drainase lebih kecil daripada anggaran untuk jalan. Untuk tahun ini, anggaran untuk drainase hanya Rp9 miliar.
Faisal Nasir menyampaikan bahwa saat ini sedang dibahas anggaran untuk tahun depan (2024). Saat menanyakan prioritas anggaran sebelum memulai pembahasan, ia mendapat jawaban terkait banjir dan penanganan drainase. Namun, dari usulan anggaran yang dia lihat, terdapat ketidaksesuaian dengan kebutuhan. Anggaran untuk jalan justru lebih besar daripada anggaran untuk drainase, padahal prioritas seharusnya diberikan pada penanganan drainase.
Kondisi ini diperparah oleh banyaknya jalan lokal yang merupakan tanggung jawab kota namun tidak memiliki drainase yang memadai.
Faisal Nasir menyoroti bahwa karena tidak adanya rencana induk drainase, banyak penanganan drainase yang tidak tepat sasaran. Rencana induk drainase penting dilakukan melalui kajian yang matang, untuk jangka waktu 3 hingga 5 tahun. Tanpa rencana induk yang memadai, penanganan drainase tidak dapat dilakukan dengan efektif.
(*/eds)
