Mjnews.id – Penjabat Wali Kota Payakumbuh, Rida Ananda sampaikan apresiasi kepada DPRD dengan telah disahkannya dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna di kantor DPRD, Senin (5/6/2023).
Dua Perda yang disahkan bersama Ketua DPRD Hamdi Agus itu adalah Perda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dan Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
ADVERTISEMENT
Dalam sambutannya, Wako Rida menyampaikan pembangunan infrastruktur kawasan yang terintegrasi diharapkan menjadi solusi dalam mengurangi permasalahan perkotaan di Payakumbuh, diantaranya pemusatan pemanfaatan lahan dan kegiatan di Pusat kota yang menimbulkan penurunan fisik dan ketidaknyamanan kota, sumber daya energi dan polusi udara, aksesibilitas dan segregasi sosial dan ekonomi.
“Perlunya kerjasama antara stakeholder terutama masyarakat untuk lebih peduli dan mendukung program pemerintah untuk mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan. Selain itu, agar lebih efektif dan efisien, pengembangan infrastruktur harus diselenggarakan secara terpadu oleh seluruh sektor, seluruh daerah dan diantara para pemangku kepentingan sebagai bagian dari komitmen pengembangan wilayah nasional. Untuk itu diperlukan adanya konsistensi dalam menyelenggarakan penataan ruang, baik pada tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten maupun Kota,” kata Rida.
Dijelaskannya, seperti halnya dengan Sungai Batang Agam yang berdasarkan kewenangan pengelolaan DAS berada di Pemerintah Pusat sehingga dalam pembangunan infrastruktur kawasan tidak terlepas dari koordinasi dan kerjasama mulai dari pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kota Payakumbuh sendiri.
“Dengan adanya pengaturan kerjasama dan koordinasi dalam Peraturan Daerah tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, diharapkan tujuan pengaturan Pembangunan Infrastruktur ini dapat terwujud yaitu meliputi Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan Meningkatkan kualitas lingkungan,” tegas Rida.
Rida menjelaskan, sebagai kawasan yang baru berkembang cepat dan diperlukan pola pembangunan baru kawasan dan berintegrasi dengan konsep pola penataan untuk pelestarian, Kawasan Sungai Batang Agam yang saat ini menjadi kawasan dengan konsep model penataan kota tepi air (water front city) menjadi kawasan strategis dan diprioritaskan pembangunannya mengingat fungsi kawasan sebagai resapan dan pengendalian banjir Kota Payakumbuh, maka pembangunan dan pertumbuhan kawasan terbangun di sepanjang Sungai Batang Agam yang tidak terkendali akan dapat mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan tersebut.
“Maka dari itu, perlu disiapkan perencanaan program pembangunan infrastruktur yang terpadu baik dari sisi program maupun pembiayaannya secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan ini, menurut Rida akan memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah tentang kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari setiap pejabat dan instansi, adanya prosedur kerja yang praktis dan tidak berbelit-belit, kejelasan penganggaran pelaksanaan pembangunan, kejelasan pengelolaan infrastruktur, kejelasan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dan kejelasan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan.
