Senada dengan itu, Wardesko Pono Batuah, Caleq dari PKB nomor urut 4 mengatakan, terkait ada 3 Jorong tidak terdata, tentu KPU dalam hal ini kurang cermat menentukan titip pemasangan APK.
“Ini tentu sangat merugikan sekali buat kami para Caleg yang berasal dari Nagari Talang, karna daerah daerah tersebut merupakan salah satu basis kami dalam pemenang Pemilu tahun 2024 nanti,” ujarnya.
“Dalam hal ini, KPU harus meninjau ulang kembali tentang pemetaan lokasi pemasangan APK, kalau ada yang dihilangkan, ini tentunya sangat merugikan peserta Pemilu,” sebut Wardesko.
Ia juga menuturkan, terkait ini, KPU tentu perlu berkoordinasi dulu sama PPS dan PPK supaya tidak terjadi hal seperti ini, karena sangat berdampak dan sangat merugikan para peserta pemilu
“Kita berharap dengan waktu cepat KPU bisa menyelesaikan perihal ini,” tegasnya.
“Selanjutnya, tentu kita sebagai peserta pemilu harus taat aturan PKPU, namun kalau kita lihat dari surat edaran KPU, ada wilayah atau Jorong yang tidak masuk ke dalam penyebaran APK, sementara di Jorong tersebut kita butuh pemasangan APK sebagai wadah sosialisasi kepada masyarakat,” imbuhnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ir. Bachtul, Caleg Propinsi Sumbar nomor urut 2 dari Partai Gerindra. Ia mengatakan, baiknya KPU Kabupaten Solok cermati lagi keputusannya tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK). Jika ada kealpaan, baiknya direvisi dan diperbaiki lagi sesuai masukan dari masyarakat
Legislator asal Nagari Guguk Kecamatan Gunung Talang ini berharap, dengan tidak terakomodirnya ke tiga Jorong tersebut oleh KPU, mudah mudahan tidak mempengaruhi terhadap Daftar Pemilih.
(sis)
