Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum Atas Nota Keuangan APBD Padang Panjang 2023

PADANG PANJANG, Mjnews.id – Enam Fraksi DPRD menyampaikan Pandangan Umum atas Nota Keuangan Wali Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023, di Ruang Sidang DPRD, Selasa (29/11/2022).

Penyampaian Pandangan Umum ini disampaikan pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Mardiansyah, A.Md yang dihadiri Wakil Wali Kota, Drs. Asrul, Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, Kepala Kemenag, Drs. H. Alizar, M.Ag, asisten dan staf ahli, kepala OPD, camat dan lurah se-Kota Padang Panjang.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui H. Yandra Yane, S.E menyampaikan terkait pendapatan daerah dengan melihat permasalahan utama pendapatan daerah. Salah satu rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak. Di mana seharusnya pemerintah menciptakan inovasi dalam menyelesaikan persoalan ini agar pendapatan daerah terpenuhi.

“Kami dari Fraksi PAN mempertanyakan kiat-kiat apa yang dilakukan untuk meningkatkan pendapat asli daerah, meningkatkan ekonomi, kenyamanan, ketertiban di Pasar Pusat. Dan, juga mempertanyakan aset-aset pemerintah yang tidak jelas,” ujarnya.

Sedangkan untuk Fraksi PBB-PKS diwakili Hendra Saputra, S.H menyampaikan sebanyak 11 pandangan umum dalam menanggapi dan memberikan pandangan atas Nota Keuangan Wali Kota 2023. Pihaknya menyampaikan dengan kondisi keterbatasan anggaran 2023, keterbatasan waktu yang tersisa, serta keterbatasan SDM, berharap agar pemerintah melakukan kajian ulang yang lebih serius dan detail terhadap pos-pos anggaran yang sudah dibuat dan konkretkan dengan program nyata.

“Untuk tahun anggaran 2023 ini kami meminta kepada Pemko agar jangan hanya berharap dengan anggaran yang ada saja, namun harus mencoba berpikir di luar kotak. Seperti menggaet pihak ketiga yang punya perhatian terhadap kota kita. Seperti CSR, bank, BUMN, perseorangan yang tidak mengikat. Kami berharap Pemko bisa lebih kreatif dan punya inovasi baru untuk mendatangkan kekuatan finansial di luar yang sudah ada,” tuturnya.

Begitu juga dengan Fraksi Gerindra, Yudha Prasetia menyampaikan delapan poin pandangan umum. Ia meminta mencarikan solusi untuk penyertaan modal ke Bank Nagari bisa lebih ditingkatkan lagi. Karena program bantuan seperti dana CSR sangat membantu masyarakat. Ia juga meminta mengkaji ulang apakah dana yang dirasa minim tersebut cukup untuk merangkul masyarakat yang membutuhkan.

“Adanya kegiatan pelatihan untuk mencari peluang lapangan kerja belum maksimal. Karena melihat masih banyaknya lulusan pendidikan kita yang masih meminta kepada kami agar dijadikan pegawai THL. Sedangkan untuk gaji THL yang ada di Padang Panjang sudah membengkak dan tidak tertanggulangi lagi. Maka dibutuhkan langkah untuk pemulihan ekonomi terkait hal ini,” ucapnya. 

Sementara itu, Kiki Anugerah Dia, S.E menyampaikan pandangan umum dari Fraksi Nasdem, sesuai dengan tema Pembangunan Kota Padang Panjang 2023 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk Mewujdukan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat, apa saja program kegiatan yang dilakukan masing-masing OPD agar tercapainya tema pembangunan tersebut.

“Penyertaan modal APBD terhadap PDAM diharapkan bisa menerima deviden atau keuntungan dari jasa laba produksi dari PDAM tersebut. Apa upaya dari Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari PDAM agar bisa dinikmati masyarakat, contohnya berupa pemberian CSR,” jelasnya.

Untuk Fraksi Golongan Karya (Golkar) disampaikan Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom Datuak Bandaro Kayo. Pihaknya menyampaikan pada rancangan APBD 2023 yang mana anggaran belanja dianggarkan sebesar Rp599.463.225.681. Dari jumlah total anggaran tersebut di mana belanja operasi Rp534.431.785.464, belanja pegawai Rp290.470.804.028 dan belanja barang dan jasa Rp229.084.638.590 dan belanja subsidi Rp73 juta.

“Terkait dengan anggaran belanja ini maka kami dari Fraksi Golongan Karya meminta penjelasan tentang upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi pasca pandemic Covid-19 terutama dalam pemulihan ekonomi maupun penurunan angka kemiskinan dan pengangguran,” katanya.

Fraksi Demokrat disampaikan Drs. Nasrul Efendi, terkait meningkatnya UMR Sumbar, bagaimana Pemerintah Daerah untuk mengawasi, menyikapi dan menindaklanjuti hal tersebut.

“Kami juga meminta kepada Pemko untuk mempercepat pemulihan sosial ekonomi, dengan penguatan reformasi struktural, memprioritaskan sektor kesehatan, program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, peningkatan SDM dan melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam mendukung mobilitas konektivitas dan produktivitas,” tuturnya.