Mjnews.id – Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran yang besar untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mendukung penuh program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional rsebut.
Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Solok Selatan, drh. Nurhayati mengatakan, anggaran tersebut mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat petani di Solok Selatan.
“Untuk mewujudkan ketahanan pangan pada tahun 2025 ini Dinas Pertanian Solok Selatan fokus pada komoditi Padi dan jagung,” ujar Nurhayati di hadapan wartawan media cetak dan elektronik yang difasilitasi Dinas Kominfo Solok Selatan di kawasan Kafe kopi Camintoran, Kamis 20 Desember 2024.
Nurhayati menjabarkan, Dinas Pertanian akan berbuat lebih maksimal dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Bumi Sarantau Sasurambi ini, pihaknya berharap bantuan dari pemerintah pusat.
“APBD Solok Selatan masih terbatas, tahun 2025, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan memperoleh alokasi anggaran total Rp18 miliar, Rp13 miliar diantaranya untuk operasional, dan Rp5 miliar untuk semua bidang yang ada,” jelas Nurhayati.
Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan ada enam bidang yaitu, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Perikanan, Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan, Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Kondisi anggaran terbatas tersebut pihaknya berharap masyarakat petani Solok Selatan khususnya kelompok tani bisa secepatnya mengusulkan program kegiatan di tahun 2025 ini, untuk selanjutnya diteruskan ke pemerintah pusat.
“Terutama bidang tanaman pangan, terkait Jagung, serta Padi, alat pasca panen serta irigasi, usulan proposal tersebut nantinya akan diteruskan ke Pemerintah Pusat untuk mendapatkan bantuan,” kata Nurhayati.
Dijelaskan lebih jauh oleh Nurhayati saat ini pihaknya memiliki Tenaga penyuluh sebanyak 56 orang, 29 orang diantaranya adalah PNS sisanya PPPK, serta pada setiap kecamatan telah ada BPP.
“Untuk penyuluh memang belum imbang/masih kurang karena idealnya satu jorong satu penyuluh, saat ini baru terjangkau satu Nagari satu penyuluh,” tutup Nurhayati.
(sus)
