Mjnews.id – Kondisi perlindungan anak di bulan Ramadan selalu saja menjadi perhatian dan sekaligus keprihatinan. Namun tahun ini kita patut mengapresiasi pemerintah, terutama Kepolisian, yang bisa membangun situasi yang kondusif di bulan Ramadhan, sehingga kita bisa beribadah cenderung dengan tenang dan baik.
Oleh: Jasra Putra
Bahwa kondisi Ramadan di masa lalu yang anak-anak terlibat perang sarung di mana-mana dan balap liar, keributan, nyaris terlewati dengan baik, sampai masuk di Ramadhan terakhir. Nampak kebijakan cukup efektif menghentikan perilaku tersebut.
Saya kira kebijakan itu telah menghidupkan komponen perlindungan anak di daerah daerah. Ada rasa tanggung jawab bersama, dengan hadirnya kebijakan bila terlibat perang sarung, balap liar dan keributan, akan diamankan dan bisa bertemu keluarga setelah lewat lebaran. Sehingga tanpa sadar, kamu tidak mau, diakui, cara ini telah menghidupkan komponen perlindungan anak, menjadi tanggung jawab semua pihak. Saya kira ini praktek baik yang bisa diterapkan juga di waktu yang lain.
Sekarang tugas kita berpindah, pada persiapan Mudik. Perpindahan orang dalam satu waktu, saat bersamaan dan berdekatan, akan membawa beban jalan berlebih akan menjadi tanggung jawab bersama. Kementerian Perhubungan sudah memetakan pemudik 2025 yang akan mencapai 146,48 juta orang atau 52% penduduk Indonesia akan mudik. Dengan rincian mobil pribadi 33,69 juta orang (23 persen), bus 24,76 juta orang (16,9 persen), kereta api antar kota 23,58 juta orang (16,1 persen), pesawat 19,77 juta orang (13,5 persen), dan sepeda motor 12,74 juta orang (8,7 persen).
Untuk itu pemerintah melakukan berbagai antisipasi. Begitupun masyarakat yang peduli. Namun kita tahu pemandangan kepadatan pemudik menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari, akibat beban jalan yang berlebih, yang berdampak kepada semua fasilitas yang telah di sediakan. Sehingga membutuhkan gotong royong dalam melayani pemudik selamat sampai kampung halaman.
Tentu karena beban jalan dan fasilitas yang berlebih, membutuhkan perhatian ekstra kita semua, tidak hanya pemerintah. Sehingga pemandangan masyarakat membuat pos atau warung di pinggir rute pemudik menjadi hal biasa.
Sehingga penting masyarakat juga ikut andil dalam mempersiapkan dirinya mudik. Agar dapat membangun lingkungan yang saling mendukung dengan aparat yang akan bekerja ekstra. Jika masyarakat dapat menyiapkan mudik dengan baik, tentu sangat membantu petugas di lapangan ya, agar kita bisa membantu hal-hal yang lebih khusus dari kebutuhan pemudik, seperti anak, lansia dan disabilitas.
Mudik Ramah Anak butuh partisipasi semua pihak, baik dari pemudik, aparat yang bertugas, penyelenggara transportasi dan fasilitas pendukung lainnya seperti tempat tempat istirahat, tempat wisata, rumah ibadah dan tempat transit.
Namun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait Mudik tahun 2025, dijawab dengan afirmasi keberpihakan kantor pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam rangka memudahkan pergerakan dan memfasilitasi penyelenggaraan mudik dan lebaran.
Sejumlah kebijakan tersebut seperti libur sekolah dua Menteri (Mendikdasmen dan Menag) sepakat memajukan menjadi 21 Maret sampai 8 April, yang di jawab pemerintah dan swasta dengan kebijakan Work Form Anywhere (WFA). Artinya kebijakan bisa berjalan ketika ada pengkondisian dan afirmasi dari yang lain. Bahkan rentetan afirmasi dari kebijakan ini juga dijawab swasta dengan Tarif tol Trans Jawa yang discount 20 persen selama 8 hari, mulai dari 24 sampai 28 Maret 2025.
Saya kira pada Kemenhub juga membuat program motis atau angkutan sepeda motor gratis dengan kereta. Kalau sebelumnya mudik ramah anak banyak mengkampanyekan larangan mudik dengan roda dua, tentu dengan kebijakan Motis, tentu menjadi ramah anak ya, karena anak anak tidak harus berjejalan dengan barang di sepeda motor dalam waktu lama. Saya kira ini juga terjadi di kapal laut, agar memotong waktu jarak tempuh dengan membawa sepeda motor.
Tapi meskipun begitu, tetap saja KPAI menghimbau ada resiko besar jika pasca diangkut kereta dan kapal, ternyata perjalanan ke kampung masing panjang.
