Mjnews.id — Ketegangan antara Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin dan Wakil Wali Kota Elim Tyu Samba kian memuncak. Hubungan dua pucuk pimpinan daerah itu tampak memburuk setelah Syauqul Muhibbin mengeluarkan pernyataan yang dianggap merendahkan posisi wakilnya.
Menanggapi kritik Elim soal kurangnya koordinasi dalam pengambilan kebijakan, Syauqul Muhibbin — yang akrab disapa Mas Ibin — justru menegaskan bahwa tak ada kewajiban untuk selalu berkomunikasi dengan wakil kepala daerah. Ia bahkan mengibaratkan posisi wakil seperti “pembantu” yang tak perlu menuntut jika tak diberi tugas.
“Tugas dan wewenang kepala daerah serta wakilnya sudah diatur. Jadi gak ada istilah gak diajak komunikasi. Misalkan ada majikan dan pembantu, kalau pembantu gak disuruh bikin kopi, kan malah enak iso nge-game,” ujar Mas Ibin, Selasa (14/10/2025).
Pernyataan tersebut langsung memantik perdebatan di publik. Banyak pihak menilai ucapan itu tidak pantas diucapkan oleh seorang kepala daerah kepada wakilnya yang dipilih dalam satu paket politik yang sama.
Sebelumnya, Wawali Elim Tyu Samba secara terbuka menyebut dirinya tidak pernah diajak berkoordinasi, terutama dalam kebijakan mutasi pejabat dan pembahasan APBD Kota Blitar. Ia bahkan menilai keputusan wali kota cenderung sepihak.
“Saya tidak pernah diajak bicara soal mutasi maupun kebijakan strategis lain. Semua berjalan tanpa koordinasi,” ujar Elim dalam keterangannya sehari sebelumnya.
Mas Ibin menepis tudingan tersebut dan menilai pernyataan wakilnya hanyalah bagian dari manuver politik. Ia menegaskan tetap fokus pada pembangunan kota.
“Kalau mau cari panggung, ya silakan. Tapi saya masih mau fokus membangun Kota Blitar. Kalau mau jadi wali kota, nanti lima tahun lagi,” tegasnya.
Pernyataan saling sindir ini memperlihatkan retaknya relasi kepemimpinan di Balai Kota Blitar, yang sebelumnya dikabarkan tidak harmonis sejak awal masa jabatan keduanya.
Konflik internal ini juga memunculkan kekhawatiran di kalangan pegawai dan DPRD Kota Blitar, mengingat koordinasi yang renggang bisa berdampak langsung pada efektivitas jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. (*)
