Dalam beberapa tahun terakhir, geopolitik kembali menjadi perbincangan utama dunia. Persaingan negara-negara besar, konflik bersenjata di berbagai kawasan, ketegangan di jalur perdagangan internasional, serta perebutan pengaruh ekonomi dan energi menunjukkan bahwa peta kekuatan global sedang bergerak secara dinamis. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga oleh negara lain yang berada di jalur strategis perdagangan dan kepentingan dunia.
Oleh: Dr. Firman Tobing
(Akademisi/Anggota Pusat Analisa Kajian Hukum & Ekonomi Indonesia)
Mjnews.id – Keberadaan Indonesia memang tidak berada di luar pusaran tersebut, namun posisi Indonesia yang berada di persimpangan dua benua dan dua samudera yang menjadi lalu lintas jalur perdagangan dunia serta dianugerahi kekayaan alam yang melimpah sekaligus menjadi keuntungan besar bagi Indonesia yang seharusnya dapat dikonversikan dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.
Ironisnya, lalu lintas besar ini belum sepenuhnya memberi nilai tambah signifikan bagi ekonomi lokal. Banyak daerah pesisir masih tertinggal, sementara masyarakat setempat belum menjadi aktor utama dalam aktivitas ekonomi strategis tersebut.
Posisi strategis saja tidak cukup. Tanpa kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat, geopolitik berisiko hanya menguntungkan pihak luar atau segelintir kelompok.
Harus diakui, selama ini pembicaraan tentang geopolitik masih ditempatkan sebagai urusan negara dan elite. Rakyat lebih sering menjadi penonton dari dinamika global yang melintas di wilayahnya sendiri. Nelayan berhadapan dengan keterbatasan akses, pelaku UMKM kesulitan menembus pasar global, sementara potensi pariwisata lokal belum sepenuhnya dikelola berbasis masyarakat.
Jika situasi ini dibiarkan, maka geopolitik Indonesia yang strategis justru akan menjadi peluang yang terbuang.
Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Jalan Keluar
Tidak dapat dipungkiri, arah geopolitik Indonesia hari ini lebih banyak bergerak sebagai penyeimbang di tengah persaingan global, dengan mengedepankan stabilitas dan diplomasi bebas aktif. Pilihan ini memang menjaga Indonesia dari konflik terbuka, tetapi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kesejahteraan nyata bagi rakyat. Posisi strategis di persimpangan dunia, kekuatan maritim, serta jalur perdagangan internasional seharusnya menjadi alat tawar ekonomi yang berpihak pada masyarakat, bukan sekadar simbol geopolitik.
Karena itu, tantangan ke depan bukan lagi soal ke mana Indonesia berdiri dalam peta global, melainkan sejauh mana geopolitik tersebut mampu diolah menjadi kebijakan yang memberdayakan rakyat, memperkuat ekonomi lokal, dan memastikan bahwa Indonesia tidak hanya aman secara politik, tetapi juga maju dan sejahtera secara sosial-ekonomi.
Geopolitik hanya akan berdampak positif jika masyarakat diberdayakan. Negara perlu memastikan bahwa rakyat menjadi pelaku utama dalam sektor-sektor strategis seperti maritim, logistik, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Dengan pemberdayaan yang tepat, posisi strategis Indonesia dapat menjadi sumber peluang kerja, pertumbuhan usaha lokal, dan peningkatan kesejahteraan yang merata.
Ketika masyarakat diberi ruang, kapasitas, dan akses untuk terlibat, keunggulan geografis Indonesia tidak lagi berhenti sebagai potensi di peta dunia, melainkan berubah menjadi kekuatan nyata yang mendorong ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas hidup rakyat secara berkelanjutan.
“Untung atau buntung” sejatinya tidak lagi ditentukan oleh geografi, melainkan oleh keberpihakan kebijakan. Geopolitik Indonesia akan menjadi kekuatan besar jika rakyat dilibatkan, dan sebaliknya, tanpa pemberdayaan, geopolitik hanya akan menjadi cerita besar tanpa manfaat nyata.
(*)
