Mjnews.id – Potensi kawasan hutan yang mencakup sekitar 65 persen wilayah Kabupaten Solok Selatan menjadi peluang strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Melalui pengelolaan perhutanan sosial yang produktif dan berkelanjutan, kawasan hutan diharapkan tidak hanya terjaga kelestariannya, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan, Dr. H. Syamsurizaldi, S.IP., SE., MM., saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Perhutanan Sosial Tahun 2026 di Hotel Pesona Alam Sangir, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, Solok Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, mulai dari kawasan hutan konservasi, hutan lindung hingga daerah aliran sungai. Potensi tersebut harus dikelola secara optimal dengan melibatkan berbagai pihak agar mampu menjadi sumber kesejahteraan masyarakat.
“Bagaimana kita mengelola potensi tersebut agar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, meskipun sektor kehutanan merupakan kewenangan pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tetap memiliki peran penting, khususnya dalam aspek pemberdayaan masyarakat. Karena itu, rapat koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dan mendorong pengembangan perhutanan sosial.
Saat ini, Solok Selatan memiliki 18 Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) dengan total areal perizinan mencapai 36.983 hektare. Keberadaan lembaga tersebut telah melahirkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mengembangkan berbagai usaha produktif berbasis potensi lokal.
Sejumlah komoditas dan kegiatan yang dikembangkan di antaranya peternakan sapi dan produksi kompos, pengolahan kopi, pengembangan sawah organik, budidaya lebah madu hingga ekowisata.
(Sus)
