Mjnews.id – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang mengabulkan sebagian gugatan dua mantan anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Sago Kota Payakumbuh, Hendri Wanto, S.Sos. dan Wahyudi Thamrin, S.H., M.H., terhadap Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh, dalam hal ini Wali Kota Payakumbuh.
Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 35/G/2026/PTUN.PDG, yang diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Selasa, 3 November 2026, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada Rabu, 11 November 2026.
Majelis Hakim yang diketuai Adillah Rahman, S.H., M.H., dengan hakim anggota Muhammad Reza Pahlepi, S.H. dan Tassha Nica Riana Sihotang, S.H., menyatakan batal Keputusan KPM Nomor 03/KPTS-KPM/2026 tanggal 8 Mei 2026 tentang Pemberhentian Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh, khusus terhadap Hendri Wanto dan Wahyudi Thamrin.
Tidak hanya menyatakan batal, Majelis Hakim juga mewajibkan Tergugat mencabut keputusan tersebut dan merehabilitasi kedudukan kedua Penggugat seperti keadaan semula sebagai Dewan Pengawas hingga berakhirnya masa jabatan periode 2024–2028.
Kuasa hukum Para Penggugat, Hafis Alfarisyi, S.H., didampingi Togap Silalahi, S.H., dari Unity Law Office, kepada wartawan mengatakan bahwa putusan tersebut merupakan penegasan terhadap pentingnya kepastian hukum, perlindungan hak individu, dan kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurut nya, salah satu pertimbangan penting Majelis Hakim adalah penerapan Pasal 106 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.
Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa periodesasi jabatan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan tersebut tetap berlaku sampai masa jabatannya berakhir,”katanya.
Hafis juga menyeutkan, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menegaskan bahwa penyesuaian jumlah Direksi dan Dewan Pengawas berdasarkan pengaturan baru tidak secara otomatis mengakhiri masa jabatan Dewan Pengawas yang telah diangkat sebelumnya.
Majelis Hakim juga menilai bahwa pemberhentian sebelum berakhirnya masa jabatan tetap harus didasarkan pada alasan dan persyaratan hukum yang sah, termasuk dukungan data dan informasi yang dapat dibuktikan.
Bahkan, dalam pemeriksaan perkara, Pengadilan tidak menemukan bukti adanya kebijakan restrukturisasi perusahaan yang ditetapkan secara konkret dan terstruktur sebagai dasar pemberhentian kedua Penggugat,”ujar Hafis.
Pengadilan turut mempertimbangkan laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan Perumda masih mencatat laba dan berada dalam kategori sehat atau baik, meskipun terdapat penurunan sejumlah indikator kinerja.
Pada bagian akhir pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa cacat secara prosedur maupun substansi dan bertentangan dengan ketentuan hukum serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.
“Pertimbangan Majelis Hakim memperlihatkan bahwa kewenangan seorang pejabat publik bukanlah kewenangan tanpa batas. Setiap keputusan harus memiliki landasan hukum yang benar, didukung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mempertimbangkan hak-hak pihak yang terkena akibat dari kebijakan tersebut,”sebut Hafis.
