Mjnews.id – Pemerintah Kota Padang Panjang di bawah kepemimpinan Wali Kota Hendri Arnis terus membuktikan bahwa roda pemerintahan yang transparan dan responsif bukan sekadar slogan.
Awal Agustus 2025 menjadi bukti nyata, di mana Wako bersama jajaran turun langsung mendengar keluhan, masukan, hingga ide dari berbagai lapisan masyarakat—mulai dari Ketua RT, tenaga non-ASN, hingga pedagang Pasar Pusat.
Pada Kamis (7/8/2025), Pendopo Rumah Dinas Wali Kota menjadi tempat berkumpulnya Ketua RT dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Padang Panjang. Isu utama yang mencuat adalah kebijakan efisiensi anggaran lewat Surat Edaran Nomor 27/2025, yang menghentikan honorarium sekretaris dan bendahara RT.
Menanggapi keluhan itu, Wako Hendri mengajak semua pihak untuk melihat kebijakan ini sebagai langkah sementara yang akan dievaluasi di akhir tahun.
“Saya minta dijalani dulu sampai Desember. Nanti kita bahas lagi, apakah dilanjutkan atau ada perubahan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan ini lahir dari dorongan efisiensi dan transparansi anggaran, apalagi BPK pernah mempertanyakan besaran honor yang tidak ditemukan di daerah lain.
Tak hanya soal honor, Wako juga mengingatkan peran vital RT sebagai garda terdepan dalam mendata warga yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah.
“Keberhasilan program itu sangat bergantung pada data yang diberikan RT,” ucapnya.
Masalah pendidikan juga tak luput dibahas. Wako membeberkan rencana pembangunan empat ruang kelas baru di SMAN 1 pada 2026 untuk mengatasi keterbatasan daya tampung siswa.
Sementara itu, kebersihan kota menjadi sorotan besar. Dari Rp11 miliar anggaran kebersihan per tahun, hanya Rp1,5 miliar yang tertutup retribusi. Beberapa RT mengusulkan pengadaan mesin pencacah dan press sampah untuk mengurangi volume sampah sekaligus meningkatkan nilai ekonominya.
Isu banjir, balap liar, lahan makam umum, dan penataan tambang kapur juga masuk dalam daftar pembahasan. Semua keluhan dicatat untuk dikoordinasikan dengan OPD terkait.
