Mjnews.id – Sinergi antara eksekutif dan legislatif kembali terlihat nyata. Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, bersama Komisi III DPRD turun langsung menyerap aspirasi dari dua kompleks sekolah dasar, yakni SDN Komplek Guguk Malintang (Gumala) di Kecamatan Padang Panjang Timur dan SDN Komplek Kebun Sikolos di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kamis (11/9/2025).
Turut hadir Ketua Komisi III DPRD, Mahdelmi, Sekretaris Vani Utari, serta anggota Hendrico, Idris, dan Andre Hilman Pratama. Kehadiran mereka bersama Wawako Allex merupakan bentuk komitmen eksekutif dan legislatif berjalan seiring guna memajukan pendidikan di kota ini.
Di Komplek SDN Gumala yang menaungi SDN 01, 03, 04, dan 08, para kepala sekolah menyampaikan sejumlah kebutuhan. Plt Kepsek SDN 4, Mustarijal menuturkan perlunya perbaikan musala, pembenahan perpustakaan yang bocor, hingga pembangunan lapangan beratap kanopi agar bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan termasuk keagamaan.
Kepala SDN 08, Nurmayanti, menambahkan usulan perbaikan lapangan ini sudah lama disampaikan melalui Musrenbang, namun belum terealisasi. Dengan jumlah 675 siswa, fasilitas yang ada dinilai belum memadai.
“Saat hujan, halaman becek dan anak-anak kadang ada yang terpeleset,” ujarnya.
Di samping itu, ia juga berharap adanya fasilitas air minum agar lebih efisien serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
Sementara itu, di Komplek SDN Kebun Sikolos yang menampung 426 murid, para guru menyampaikan aspirasi terkait perbaikan halaman yang berlubang, meja dan kursi yang sudah tidak layak, kebutuhan gudang penyimpanan, perbaikan pagar, serta pengadaan ruang UKS.
Mereka juga mengharapkan pembangunan musala baru yang lebih representatif, lapangan bermain yang nyaman, serta pemasangan CCTV demi keamanan siswa.
Menanggapi hal itu, Mahdelmi menegaskan pihaknya siap memperjuangkan aspirasi tersebut. Usulan perbaikan lapangan dengan atap kanopi, katanya, akan dihitung kebutuhan anggarannya.
Terkait aspirasi lainnya, ia mendorong pihak sekolah membuat proposal resmi agar dapat dimasukkan ke dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
