Mjnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Kota Padang, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan anggaran Kota Padang tahun 2025 oleh kepala daerah, berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD setempat, komplek perkantoran Aie Pacah, pada Senin (9/3/2026).
LKPJ tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Maigus Nasir atas nama Wali Kota Fadly Amran, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Muharlion didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye, Osman Ayub dan Jupri serta Sekretaris DPRD, Hendrizal Azhar. Rapat paripurna itu juga dihadiri pejabat Pemko Padang, perwakilan Forkopimda dan undangan lainnya.
Dalam LPKJ itu, Maigus menyampaikan, laporan tersebut merupakan wujud nyata akuntabilitas publik dari penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala daerah kepada DPRD sebagai lembaga resmi yang mewakili masyarakat.
“LKPJ pada hakikatnya merupakan laporan mengenai hasil dan capaian program serta kegiatan atas pemanfaatan keuangan daerah, sebagaimana yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Tentunya hasil-hasil yang dicapai beserta persoalan yang dihadapi selama pelaksanaan tugas tahun 2025, akan kita evaluasi bersama dan akan dijadikan sebagai masukan bagi pelaksanaan tugas pada tahun yang akan datang,” ujar Maigus Nasir.
Maigus Nasir menyampaikan, pada sektor pembangunan manusia, Pemerintah Kota Padang terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padang dari 84,38 pada 2024 menjadi 84,93 pada 2025.
Capaian ini menjadikan Kota Padang sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Sumatera Barat, berada di atas rata-rata provinsi sebesar 77,27 serta di atas rata-rata target nasional sebesar 75,90. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan pada indikator angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita masyarakat.
Di bidang kesehatan, sejalan dengan prioritas nasional, Pemerintah Kota Padang telah berhasil menurunkan angka stunting dari 24,2 persen pada tahun 2023 menjadi 20,6 persen pada tahun 2024. Adapun data 2025 masih menunggu rilis dari pemerintah pusat.
Selanjutnya, Pemko juga memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak sekitar 2.888 orang penyandang disabilitas di Kota Padang, yang terdiri dari 1.554 disabilitas anak dan 1.334 disabilitas dewasa, melalui penyediaan sarana dan prasarana publik yang ramah disabilitas serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dikatakan Maigus, dalam bidang pembangunan infrastruktur dan penataan lingkungan kota, Pemko melaksanakan pembangunan jalan kota sepanjang 11 kilometer, pemeliharaan rutin jalan sepanjang 42,56 kilometer, pembangunan sistem drainase perkotaan sepanjang 2,59 kilometer, serta operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan sepanjang 90 kilometer, dengan tingkat kemantapan jalan 79,35 persen.
“Dalam rangka peningkatan akses jalan dan keterhubungan antar wilayah yang semakin baik, pemko juga terus mengembangkan layanan transportasi umum massal Trans Padang sebagai salah satu sarana transportasi perkotaan,” kata Maigus.
Di sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada 2025 tercatat 3,69%. Peningkatan ini didorong melalui berbagai upaya, antara lain penguatan terhadap 48.274 pelaku usaha mikro dan 13.468 industri kecil dan menengah, peningkatan transaksi perdagangan dalam dan luar negeri, pengurangan pengangguran, penguatan koperasi, pemberian subsidi margin, penguatan sektor perikanan, pangan, pariwisata, pertanian, fasilitasi kemudahan berinvestasi, pengembangan kampung tematik, serta pengembangan kawasan timur kota.
Sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan, Pemerintah Kota Padang juga melaksanakan program revitalisasi Pasar Raya Padang dan pasar-pasar satelit selama tahun anggaran 2025. Revitalisasi difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur pasar, penataan zonasi pedagang, perbaikan sanitasi dan drainase, serta penyediaan fasilitas umum yang lebih representatif, sehingga tercipta lingkungan pasar yang tertib, bersih, aman, dan nyaman.
