Pada sektor pariwisata, Pemko melaksanakan Program Jelajah Padang dengan empat aktivasi utama, yaitu penataan kawasan pinggir pantai, pengembangan sektor wisata dan ekonomi kreatif, revitalisasi dan aktivasi wisata tematik, serta pembangunan toilet bersih di area destinasi wisata.
Dikatakan Maigus, pada aspek investasi, Pemko terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada investor melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menyediakan layanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara daring. Sejak tahun 2023, Mal Pelayanan Publik telah dipindahkan ke Plaza Andalas untuk memudahkan akses bagi penerima layanan.
Sampai dengan akhir 2025, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat Rp1.960.197.448.825,97 dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US$33.093.637,20.
Pada sektor kebencanaan, Pemko juga terus menguatkan jaringan ketahanan bencana. Pembangunan diprioritaskan pada upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana, peningkatan infrastruktur untuk mitigasi bencana, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas aparatur yang sigap dalam penanggulangan bencana, serta penguatan perencanaan tata ruang berbasis risiko sehingga terbentuk masyarakat yang tangguh bencana.
Pada 2025, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Padang tercatat sebesar 0,52 dan berada pada kategori sedang. Semakin tinggi nilai IKD berarti semakin tinggi juga kapasitas suatu daerah dalam menghadapi bencana.
Dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang prima, Pemerintah Kota Padang telah memiliki aplikasi SIRANCAK (Sistem Informasi Terpadu Pencatatan Administrasi Kependudukan), yaitu aplikasi layanan administrasi kependudukan secara daring yang dapat diakses oleh masyarakat di mana saja.
Selain itu, Pemerintah Kota Padang juga menghadirkan aplikasi Padang Kiniko yang merupakan kanal pengaduan bagi masyarakat yang memiliki keluhan atau persoalan terhadap pelayanan publik.
Sebagai layanan kedaruratan, Padang Command Center (PCC) 112 terus dioptimalkan melalui kerja sama Dinas Kominfo dengan Dinas Damkar, BPBD, Satpol PP, Dishub, Dinas Kesehatan, DLH, dan Dinas PUPR. PCC menjadi sarana utama untuk mengoordinasikan berbagai kegiatan serta merespons pengaduan masyarakat. Di ruangan ini juga dipantau secara real time aktivitas pelayanan publik, kondisi fasilitas publik, serta kondisi lalu lintas melalui CCTV.
Dalam pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat, Pemerintah Kota Padang selalu memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Komitmen ini tercermin dari capaian Kota Padang sebagai kota terbaik dalam penerapan SPM Tahun 2024 tingkat regional Sumatera.
Capaian Pendapatan Daerah
Maigus Nasir menyampaikan, target pendapatan daerah 2025 yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah Rp2.875.054.471.583,59 dengan realisasi Rp2.850.542.198.443,07 atau 99,15 persen.
Belanja daerah ditargetkan Rp3.037.706.279.299,30 dengan realisasi Rp2.818.290.949.526,79 atau 92,78 persen yang terdiri dari belanja operasi Rp2.551.891.477.231,01 dengan realisasi Rp2.372.901.119.077,54 atau 92,99 persen.
Belanja modal Rp465.877.483.256,29 direalisasikan Rp433.414.334.351,25 atau 93,03 persen. Belanja tidak terduga Rp19.937.318.812,00 direaliasikan Rp11.975.496.098,00 atau 60,07 persen.
