Mjnews.id – Bupati Roby Kurniawan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Senin (9/11/2026). Rapat tersebut membahas sejumlah agenda penting terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Adapun agenda rapat meliputi pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bintan dan PT Bintan Karya Bahari, laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Ranperda Kabupaten Bintan di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta penyampaian Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dalam pendapat akhirnya terkait penyertaan modal daerah, Bupati Roby Kurniawan menyampaikan bahwa penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan investasi strategis untuk memperkuat kapasitas usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah Kabupaten Bintan mengarahkan penyertaan modal kepada dua BUMD, yakni PT BPR Bintan (Perseroda) dan PT Bintan Karya Bahari (Perseroda).
Untuk PT BPR Bintan, direncanakan tambahan penyertaan modal sebesar Rp10 miliar yang dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2027 hingga 2031. Sementara itu, PT Bintan Karya Bahari direncanakan memperoleh penyertaan modal sebesar Rp12 miliar secara bertahap pada periode yang sama.
Bupati menegaskan bahwa pelaksanaan penyertaan modal harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, kemampuan keuangan daerah, serta berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap kedua BUMD tersebut mampu mengelola tambahan modal secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan,” ungkapnya.
Pada agenda selanjutnya, Bupati menyampaikan Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan. Penataan kelembagaan ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang lebih ramping, efektif, efisien, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Bupati menjelaskan bahwa penataan perangkat daerah dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik Kabupaten Bintan sebagai daerah kepulauan, daerah perbatasan, sekaligus daerah pariwisata. Penyesuaian juga memperhatikan beban kerja, hasil evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, serta analisis beban kerja.
Melalui rancangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bintan mengusulkan perubahan jumlah perangkat daerah dari sebelumnya 29 menjadi 25 perangkat daerah.
Sejumlah penyesuaian dilakukan, di antaranya penggabungan urusan perikanan, pertanian, dan pangan; penggabungan urusan lingkungan hidup, perumahan, dan kawasan permukiman; serta penataan urusan pariwisata, kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan.
