Mjnews.id – Empat fraksi DPRD Kota Payakumbuh sepakat menolak atau tidak menyetujui pembangunan relokasi pasar Ibuh dengan menelan anggaran Rp. 34 miliar.
Penolakan tersebut disampaikan saat rapat paripurna pengesahan anggaran tahun 2027 yang bertempat di aula DPRD Payakumbuh kawasan Koto Nan Ampek Kecamatan Payakumbuh Barat, Senin 9 November 2026.
Juru bicara Fraksi Golkar Bintang Pembangunan sekaligus Ketua Fraksi Golkar, Boy Sandi menyampaikan pandangan fraksinya yang mengatakan, pembangunan Pasar Ibuh belum jadi kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat kota Payakumbuh, karena toko-toko di Pasar Ibuh yang sekarang lebih dari seratus kios, masih banyak kosong, tidak ada orang yang berjualan.
“Artinya bangunan Pasar Ibuh sekarang masih layak, dan belum ada urgensinya terhadap pembangunan yang akan direncanakan tahun 2027,” kata Boy Sandi.
Namun Khusus terhadap pembangunan Pasar Ibuh, Fraksi Golkar Bintang Pembangunan menyatakan belum menyetujui.
“Fraksi Golkar Bintang Pembangunan menolak kebijakan pembangunan Pasar Ibuh sebagaimana yang direncanakan dan diproses saat ini,” kata Boy Sandi.
Ketua Fraksi Golkar itu juga menyampaikan, terjadinya efisiensi pemotongan anggaran TKD Rp. 115 Miliar, menyebabkan keuangan fiskal APBD terganggu, sehingga program atau kegiatan kebutuhan mendasar banyak yang belum terpenuhi.
“Sementara untuk rencana pembangunan Pasar Ibuh menggunakan anggaran APBD murni yang memakan anggaran yang cukup luar biasa sebesar Rp. 34 Miliar,” tegas Boy Sandi.
Ditambahkannya, belum adanya solusi konkret atas pembangunan kembali pasar induk pasca kebakaran yang sudah lebih satu tahun setelah kebakaran, sehingga pedagang yang korban kebakaran belum bisa jualan lagi dan msih menunggu solusi yang pasti dari pihak pemko, lebih baik pemko fokus untuk pembangunan kembali pasar induk pasca kebakaran.
“Kami meminta kepada Pemerintah Kota Payakumbuh agar menghentikan atau menunda pelaksanaan kebijakan pembangunan Pasar Ibuh sampai seluruh persoalan perencanaan, penganggaran, administrasi dan legalitas diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana pembangunan tersebut,” ungkapnya.
