Selain itu, urusan pendapatan daerah disatukan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sementara urusan perindustrian, tenaga kerja, dan perdagangan ditata dalam satu perangkat daerah, dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tetap menjadi perangkat daerah tersendiri.
Menurut Bupati, penataan tersebut bukan sekadar perubahan struktur organisasi, melainkan langkah untuk memperkuat koordinasi, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Organisasi boleh lebih ramping, tetapi fungsinya harus lebih kuat. Seluruh urusan pemerintahan tetap dilaksanakan, hanya wadahnya yang kita satukan agar lebih efektif,” tegasnya.
Bupati juga memastikan bahwa proses transisi kelembagaan akan dipersiapkan secara matang, termasuk penyesuaian sumber daya aparatur, aset, anggaran, serta dokumen perencanaan. Hal ini dilakukan agar perubahan struktur organisasi tidak mengganggu keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bintan atas kerja sama, masukan, serta kontribusi dalam proses pembahasan berbagai rancangan peraturan daerah tersebut.
Melalui rapat paripurna ini, Pemerintah Kabupaten Bintan berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga dalam menghasilkan kebijakan daerah yang berkualitas, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan.
(adv)
