PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
Paripurna hari kedua, Selasa 13 Juni 2023, enam Fraksi Di DPRD Bukittinggi sampaikan pemandangan umum terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022.
ADVERTISEMENT
Beny Yusrial menyampaikan, pemandangan umum fraksi ini berisikan tanggapan, pertanyaan, masukan dan saran dari anggota DPRD Bukittinggi dari masing-masing Fraksi.
“Pandangan umum fraksi inilah yang dapat menjadi bahan untuk evaluasi bagi pemerintah kota Bukittinggi dalam melaksanakan kegiatan kedepannya,” ujar Beny.
Enam Juru bicara Fraksi yang menyampaikan pemandangan umum terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diantaranya Edison Nimli dari Fraksi Demokrat, Novrizal Usra dari Fraksi PAN Persatuan Pembangunan, Zulfahmi Nova Chandra Fraksi Nasdem-PKB, Edison Katik Basa dari Fraksi Golkar, Shabirin Rachmat Fraksi Gerindra, Arnis Malin Palimo dari Fraksi PKS.
Juru Bicara Fraksi Demokrat, Erdison Nimli menyampaikan, meminta kembali penjelasan dari pemerintah kota Bukittinggi yang berkenaan dengan dengan Pasar Atas yang telah menjadi aset daerah kota Bukittinggi, progres dari percepatan untuk peningkatan pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi
baik dalam bentuk sewa maupun retribusi.
“Sehingga pemerintah kota Bukittinggi sebagai pemilik menerima manfaat atas pemakaian aset pemerintah tersebut dan masyarakat melaksanakan kewajiban selaku yang menggunakan aset pemerintah,” jelas juru bicara.
Fraksi PAN Persatuan Pembangunan Novrizal Usra meminta kejelasan mengenai penyusunan APBD, kita membahas Defisit tapi dalam setiap laporan pertanggungjawaba diperoleh temuan bahwa anggaran pada posisi Surplus.
Juru bicara fraksi Nasdem-PKB, Zulfahmi Nova Chandra menyampaikan pendapatann secara umum kinerja pemerintah sangat baik dengan capaian Rp698.402.386.323,22 dari anggaran sebesar Rp714.157.721.650 atau mencapai 97,79 persen dari target. PAD 95,99 persen yaitu total realisasi sebesar Rp. 130.796.925.183,85. Pendapatan transfer capaian 98,18 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 93,70 persen.
“Berkaitan dengan pendapatan daerah, kami Fraksi NasDem -PKB mohon penjelasan tentang Rispoda, Apakah sudah dilakukan Rispoda Pasca habisnya masa rispoda yang lama?” ujar juru bicara.
Fraksi Partai Golongan Karya melalui juru bicara Edison Katik Basa menyampaikan terhadap belanja tak terduga, tentang pemanfaatan yang terealisasi hanya 5,43 persen.
“Itu untuk apa? Fraksi Golkar minta penjelasan terkait hal itu,” ujarnya.
Fraksi Golkar juga meminta penjelasan menyenai upaya untuk menghindari kebocoran pendapatan asli daerah, seperti tiket masuk objek wisata, parkir dan lain-lain. “Mengapa sampai hari ini masih ada di Kota Bukittinggi masih menggunakan sistem manual, kami melihat itu tidak efektif dan rentan kebocoran,” ujar Edison Katik Basa.
Juru bicara Shabirin Rachmat menyampaikan, Fraksi Gerindra terus mendukung program-program pemerintah Kota Bukittinggi yang mana beberapa kebijakannya dapat langsung menjawab kebutuhan masayarakat salah satu contohnya Tabungan Utsman.
Juru bicara Arnis Malin Palimo menyampaikan, Fraksi PKS mendorong pemerintah daerah untuk menuntaskan tidak lanjut dari LHP BPK RI terhadap semua temuan dan rekomendasi BPK RI tahun 2022 serta temuan dan rekomendasi BPK pada tahun-tahun sebelumnya.
“Bagaimana progress atas pelaksanaan rekomendasi LHP BPK pada tahun 2021? Apakah sudah dilaksanakan? Kemudian dari sisi pendapatan daerah, Fraksi PKS mendorong pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah terutama pendapatan asli daerah dan lebih spesifiknya adalah pajak dan retribusi daerah.
