Wakil Walikota mengucapkan terimakasih atas apresiasi pada Fraksi Gerindra terhadap kinerja Pemko Bukittinggi. “Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi prestasi dan kesuksesan yang dapat kita persembahan bersama untuk masyaraat kota Bukittinggi,” ujar Marfendi.
Menanggapi pemandangan umum Fraksi PKS, Wawako menyampaikan terkait tindak lanjut dari LHP BPK RI, Pemko melalui Inspektorat Daerah telah membuat action plan atas rekomendasi LHP BPK RI atas LK pemerintah Kota Bukittinggi tahun anggaran 2022 yang akan dilaksanakan selama 60 hari setelah LHP terbit.
ADVERTISEMENT
Untuk rekomendasi tahun-tahun sebelumnya telah dilaksanakan pemantauan dan pemutakhiran data secara rutin atas rekomendasi temun SKPD terkait. Sampai dengan bulan Desember 2022 telah dapat status sesuai sebanyak 886 rekomendasi atau sebesar 83,584 persen (dari LHP tahun 2006-2022).
Progres atas pelaksanaan rekomendasi LHP BPK tahun 2021, 1 dari 11 temuan dengan 50 rekomendasi telah mendapatkan status sesua sebanyak 20 rekomendasi, serta sebanyak 30 rekomendasi dengan status belum sesuai rekomendasi (dalam proses) jelas wakil walikota.
Penutup, Ketua DPRD menyampaikan pembicaraan tingkat I Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 telah kita laksanakan selama 3 hari dalam rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi.
“Selanjutnya akan dilakukan pembahasan secara mendalam atas rancangan peraturan daerah tersebut melalui rapat kerja antara DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi,” jelas Beny Yusrial.
(Adv/Siti Aisyah)
#Parlementaria DPRD Kota Bukittinggi
