JAWABAN WALIKOTA
Rapat paripurna, Rabu 14 Juni 2023 dengan agenda jawaban walikota atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Bukittinggi terhadap rancangan Peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2022, Ketua DPRD Beny Yusrial menjelaskan, Fraksi-fraksi DPRD kota Bukittinggi telah menyampaikan pemandangan umumnya.
ADVERTISEMENT
Jawaban walikota yang disampaikan oleh wakil walikota Bukittinggi, Marfendi menanggapi dan menjelaskan beberapa pertanyaan yang disampaikan fraksi DPRD Bukittinggi.
Tanggapan dari fraksi Demokrat dijelaskan terkait dengan Gedung Pasar Atas yang belum dapat dipungut sewa maupun retribusi, dapat kami jelaskan bahwa saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang nantinya akan menjadi landasan hukum untuk menarik retribusi digedung pasa ateh.
Menanggapi dari Fraksi PAN, wakil walikota Marfendi, menjelaskan sehubung dengan pertanyaan kenapa dalam penyusunan anggaran kita mengalami kekurangan sumber dana/ defisit sementara sewaktu pertanggungjawaban APBD yang terjadi adalah surplus anggaran.
“Perencanaan anggaran yang dimulai melalui kondisi ril. Sementara pada pelaksanaan anggaran ditemui beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya surplus,” jelasnya.
Tanggapan Fraksi Nasdem-PKB menjelaskan pascahabisnya Rispoda masa periode yang lama, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menerbitkan Rispoda tahun 2022. Rispoda ini menjadi acuan dalam penetapan target PAD yang tertuang dalam APBD tahun 2022, dengan estimasi 3 (tiga) capaian target yaitu Optimis, moderat dan pesimis. Capaian target ini disesuaikan pada kapasitas maksimal potensi PAD yang ada.
Selanjutnya Wawako menanggapi pemandangan umum dari Fraksi Golkar menyampaikan pemanfataan belanja tidak terduga tahun 2022 direalisasikan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya sebesar Rp71.657,350.00 dan pemulihan sarana dan prasarana vital di masa tanggap darurat kebakaran pasar bawah sebesar Rp199.780.000.00.
“Terkait dengan beberapa objek Retribusi kita yang masih menggunakan sistem manual, kami mengupayakan untuk penyediaan sarana dan prasaran pendukung baik melalui Kerjasama dengan pihak ketiga maupun dukungan anggaran dari APBD,” jelas Wawako.
