Fokus pengembangan subsektor transportasi, sambung Gubernur, sangat penting untuk mendukung pengembangan ekonomi Sumbar secara masif.
Terlebih, Sumbar sedang fokus dalam pengembangan sektor pariwisata. Melalui pengembangan sektor ini, Sumbar diharapkan mampu beralih dari kelompok provinsi dengan fiskal menengah, menjadi provinsi yang masuk dalam kelompok fiskal tinggi.
“Saat ini kita menjadi provinsi dengan fiskal tertinggi dalam kelompok provinsi fiskal menengah. Kita perlu melihat Bali, Jogja, dan NTB, yang telah masuk dalam kelompok fiskal tinggi, berkat perkembangan sektor pariwisatanya. Tentu saja, upaya Sumbar mengembangkan sektor ini ke depan, sangat bergantung pada kelancaran transportasi,” ujar Gubernur mengakhiri.
Sementara itu dalam sambutannya, Kepala Badan Kebijakan Transportasi (BKT) melalui Sekretaris Badan (Sekban), Capt. Afirianto Suratno menyebutkan, bahwa dialog terbuka dalam pemetaan isu strategis subsektor transportasi sangat diperlukan untuk memperkuat pengambilan keputusan di bidang transportasi, termasuk di Sumbar.
“Kita berharap, melalui dialog ini, keputusan atas kebijakan yang akan diambil atau yang telah dilaksanakan akan semakin kuat. Terutama sekali demi mewujudkan Transportasi Nasional yang Andal, Terjangkau, Berkeadilan, dan Berkelanjutan di Sumbar,” ujar Afirianto.
Dalam pemetaan isu strategis itu, sambungnya, BKT Kemenhub ingin menangkap usulan-usulan untuk memperbaiki subsektor transportasi di Sumbar, melalui aksi-aksi yang bersifat inovatif dan transformatif.
“Kami percaya, pertemuan ini akan dapat menghasilkan rekomendasi untuk melahirkan kebijakan yang solutif dan konkrit bagi pengembangan sektor transportasi di Sumbar,” ucapnya lagi.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Wali Kota Padang, Ekos Albar; sejumlah pejabat Kemenhub RI; Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Dedy Diantolani; sejumlah Kepala Instansi Vertikal Kemenhub RI di Sumbar; Sejumlah Akademisi dan Pejabat Perguruan Tinggi, hingga unsur pimpinan sejumlah perusahaan swasta dan BUMN di Sumbar.
(*)
