Pada pertemuan itu Menteri Anas juga mengusulkan dua hal yang dapat ditempuh sebagai penguatan kolaborasi Indonesia-Australia.
Pertama, kerja sama terkait government services untuk mendukung layanan kesejahteraan sosial di Indonesia, sehingga dengan melalui peran Kementerian PANRB selaku ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, maka dapat mengoordinasikan dengan berbagai instansi terkait dalam pelaksanaan kerja sama dalam mewujudkan pelayanan publik dengan fokus layanan kesejahteraan sosial.
Usulan kedua adalah adanya nota kesepakatan antara Menteri PANRB dengan Minister for Finance, Minister for Women, Minister for the Public Service Katy Gallagher berupa technical assistance untuk inisiatif transformasi prioritas serta transfer pengetahuan dan praktik digitalisasi pemerintahan dari dua negara.
“Saat ini pemerintah Australia sudah memiliki kerja sama dengan Menteri Koordinator Perekonomian di Indonesia, maka di masa yang akan datang, sektor teknologi digital juga memerlukan hal serupa, sehingga ada MoU secara terpisah dengan Ibu Katy Gallagher mengenai transformasi digital dan data di Indonesia,” tuturnya.
Mantan Kepala LKPP ini juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan lembaga Prospera terhadap agenda percepatan transformasi digital, yakni menjadi bagian dari Project Management Office untuk mendukung sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan mandat Perpres Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Pemerintah Indonesia juga merasakan banyak manfaat dari kerja sama yang telah dilakukan antara Indonesia dan Australia, salah satunya kerja sama antara Kementerian PANRB dan APSC terkait pengelolaan sumber daya manusia, kepemimpinan, good government, integritas, akuntabilitas, inovasi, dan pelayanan publik.
(*)
