Menanggapi itu, beberapa senator menyoroti apa yang dipaparkan para ahli, salah satunya senator asal Sulawesi Barat Andri Prayoga Putra Singkarru terkait solusi dan langkah krusial apa yang harus dibenahi oleh pemerintah terlebih dahulu dalam penanganan ketahan pangan di Indonesia.
“Krisis pangan sudah di depan mata, perlu program regenerasi petani di Indonesia,” tukas Andri.
Selanjutnya, Senator NTB Mirah Midadan Fahmid menjelaskan pentingnya mendorong setiap daerah untuk melakukan diversifikasi pangan pengganti beras untuk mengatasi krisis pangan.
“Mengubah kebiasaan dari semula tergantung nasi ke konsumsi bahan pokok lainnya bagi masyarakat sesuai dengan produksi daerah masing-masing,” tuturnya.
Senator asal Bali Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik prihatin atas nasib para petani di Indonesia yang menjerit karena harga pupuk mahal, kesusahan mempertahankan lahan pertanian dan pengelolaan sistem pengairan digerus para investor dalam menjaga ketahanan pangan.
“Posisi petani menjadi tidak terhormat padahal tugasnya sangat mulia dalam menyediakan pangan bagi masyarakat,” tegas Ni Luh.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komite II A. Abd. Waris Halid menyebutkan ketahanan pangan sangat krusial bagi Indonesia, perlu penyediaan lahan dan teknologi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam mencapai kemandirian dan ketahanan pangan.
“Ada yang salah dengan sistem penanganan kebutuhan pangan kita, karena jika dihitung kemampuan kita masih dalam tahap pemenuhan dan belum bisa mandiri pangan,” tukasnya.
Menutup rapat, Wakil Ketua Komite II Angelius Wake Kako mengungkapkan bahwa melalui RDPU bersama pakar bidang pangan sebelum kunjungan pengawasan di daerah, komite II mendapatkan pemahaman dan rekomendasi berbasis data untuk menyusun strategi pengawasan yang efektif serta merumuskan kebijakan yang akurat di sektor pangan.
“Seluruh masukan dalam RDPU ini akan dicatat dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi kebijakan serta strategi pengawasan yang lebih tepat sasaran,” pungkasnya. (*mas)
(*)
