Mjnews.id – Kota Malang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah, dengan volume mencapai 780 ton per hari. Menyadari pentingnya solusi berkelanjutan, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tidak hanya bergantung pada sistem sanitary landfill, tetapi juga mendorong pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomi seperti kompos, Refuse Derived Fuel (RDF), dan briket.
Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menegaskan bahwa sanitary landfill bukanlah solusi jangka panjang.
“Kami berupaya mengolah sampah agar tidak hanya tertimbun dan memperpendek umur TPA, tetapi juga menghasilkan produk yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya usai mendampingi kunjungan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, ke TPA Supit Urang, Sabtu (18/01/2025).
Saat ini, sekitar 1,3 ton sampah di Kota Malang masih belum terkelola dengan optimal, sebagian besar disebabkan oleh kurangnya disiplin masyarakat dalam membuang sampah. Melalui program Local Service Delivery Improvement Program (LSDP), Pemkot Malang menargetkan pengelolaan sampah secara menyeluruh, bukan hanya secara parsial. Dari 500 ton sampah yang masuk setiap hari, 450 ton berakhir di sanitary landfill dan 35 ton di TPST.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, menyatakan bahwa pada 2025 anggaran akan difokuskan untuk penguraian sampah di pos landfill. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan retribusi dari pengelolaan sampah. Saat ini, sekitar 27,2 persen sampah telah dikelola melalui sorting, komposting, dan bank sampah. Ke depan, hasil pengolahan seperti kompos akan dimanfaatkan sebagai sumber retribusi baru melalui regulasi daerah.
Dengan target ambisius, Pemkot Malang menargetkan pengelolaan sampah di TPA Supit Urang dapat mencapai 250 ton per hari pada 2026, yang berarti lebih dari 50 persen sampah di Kota Malang akan terkelola. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk menciptakan kota yang lebih bersih dan berkelanjutan.
(Rmn)
