Mjnews.id – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Kota Malang, Jawa Timur, mengusung tema “Merajut Kebersamaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional (May Day is Collaboration Day)”. Tema ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk mencapai lingkungan kerja yang produktif dan harmonis, serta mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat MM, dalam sambutannya di acara yang digelar di Hotel Savana pada Kamis (1/5/2025), mengungkapkan bahwa pekerja adalah pilar utama yang membangun perekonomian daerah, termasuk Kota Malang.
Wahyu menegaskan bahwa setiap usaha dan kerja keras para pekerja turut berkontribusi dalam kemajuan kota dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Semangat kolaborasi ini sangat penting untuk menghadapi tantangan dunia kerja saat ini. Pekerja, pengusaha, dan pemerintah harus bersatu untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berdaya saing,” ujar Wahyu.
Dalam kesempatan itu, Wahyu juga mengingatkan bahwa visi Kota Malang yang mengusung tema Menuju Malang Mbois dan Berkelas memerlukan kontribusi semua pihak untuk menciptakan kota yang mandiri, berbudaya, dan sejahtera.
Ia mengajak semua pekerja untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan globalisasi.
“Kompetensi menjadi kunci kesuksesan di era sekarang ini. Pekerja harus menjadi adaptif dan inovatif, sementara pengusaha harus memperhatikan kesejahteraan pekerja dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman,” tambahnya.
Wahyu juga menegaskan pentingnya hubungan industrial yang didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak serta kewajiban masing-masing pihak. Ia menyarankan agar setiap konflik dalam hubungan industrial diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan mediasi untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan.
Pemerintah Kota Malang, lanjut Wahyu, berkomitmen untuk terus berperan sebagai mediator yang adil dan fasilitator yang efektif dalam menjaga stabilitas hubungan industrial. Pemerintah juga berupaya menciptakan kebijakan yang pro-pekerja dan pro-pengusaha demi mendukung iklim usaha yang sehat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di daerah.
“Konflik yang tidak tertangani dengan baik hanya akan merugikan semua pihak. Oleh karena itu, mari kita utamakan dialog untuk menciptakan solusi yang terbaik bagi semua,” tutupnya.
(Rmn)
