Pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Dharmasraya periode 2026–2029 bukan sekadar seremoni pergantian kepengurusan. Di tengah derasnya arus informasi digital, membanjirnya konten media sosial, dan semakin canggihnya kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI), pelantikan ini menjadi penanda bahwa profesi wartawan sedang memasuki babak baru yang jauh lebih menantang.
Oleh: Sutan Sari Alam
(Wartawan Muda)
Mjnews.id – Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani dalam sambutannya mengingatkan satu hal yang sangat relevan dengan kondisi hari ini, wartawan tidak akan tergantikan oleh AI selama tetap memegang teguh integritas, kompetensi, dan kode etik jurnalistik.
Pernyataan itu bukan sekadar pujian kepada insan pers, melainkan sebuah peringatan. Sebab, teknologi kini mampu menulis berita, membuat gambar, bahkan menghasilkan video dalam hitungan detik. Namun, teknologi tidak memiliki hati nurani, tidak mengenal tanggung jawab moral, dan tidak dapat mempertanggungjawabkan dampak dari informasi yang disebarkannya.
Di sinilah wartawan diuji.
Jurnalisme sejatinya tidak diukur dari seberapa cepat menyampaikan informasi, tetapi dari seberapa benar informasi itu diperoleh, diverifikasi, dan dipublikasikan. Kecepatan tanpa akurasi hanya akan melahirkan disinformasi. Popularitas tanpa etika hanya akan menggerus kepercayaan masyarakat.
Pelantikan yang dipimpin Ketua PWI Sumatera Barat, Widya Navies di Auditorium kantor Bupati Dharmasraya, Selasa (04/08/2026), dihadiri hampir seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, pimpinan DPRD, aparat penegak hukum, organisasi pers, hingga tokoh masyarakat. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa pers masih dipandang sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi.
Namun, penghormatan terhadap pers tentu harus dijawab dengan kualitas kerja jurnalistik yang semakin baik.
Ketua PWI Dharmasraya yang baru, Roni Aprianto, menetapkan tiga agenda besar organisasi, meningkatkan kompetensi wartawan, memperkuat integritas organisasi, dan membangun kolaborasi tanpa mengorbankan independensi pers. Tiga agenda tersebut terdengar sederhana, tetapi justru menjadi pekerjaan paling berat di era ketika batas antara fakta dan opini semakin kabur.
Pers dituntut tetap menjadi penjernih informasi ketika ruang digital dipenuhi narasi yang belum tentu benar. Wartawan tidak boleh larut dalam perlombaan menjadi yang tercepat, tetapi harus menjadi yang paling dapat dipercaya.
Di sisi lain, komitmen Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung peningkatan kompetensi wartawan patut diapresiasi. Dukungan terhadap pendidikan dan pengembangan kapasitas insan pers merupakan investasi bagi kualitas demokrasi daerah. Meski demikian, hubungan baik antara pemerintah dan pers tidak boleh mengikis fungsi kontrol sosial yang menjadi ruh jurnalisme. Pers yang profesional bukanlah pers yang selalu memuji pemerintah, melainkan pers yang mampu memberikan kritik berdasarkan fakta demi kepentingan masyarakat.
Pengurus baru PWI Dharmasraya kini memikul harapan yang tidak ringan. Organisasi ini harus mampu menjadi rumah bagi seluruh wartawan tanpa sekat senior maupun junior, menjaga marwah profesi, menegakkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, serta memastikan setiap anggotanya menjadikan kebenaran sebagai orientasi utama.
Pada akhirnya, pelantikan ini bukan tentang siapa yang duduk sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara. Yang jauh lebih penting adalah apakah PWI Dharmasraya mampu melahirkan wartawan yang berani menyampaikan kebenaran, menjaga independensi, dan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Karena di era ketika siapa pun dapat membuat konten, wartawan profesional tetap dibutuhkan. Bukan karena mampu menulis lebih cepat dari mesin, tetapi karena mampu mempertanggungjawabkan setiap kata yang ditulisnya kepada masyarakat. (*)
