ADVERTISEMENT
KemendagriSumatera Utara

Pemprov Sumut Gelar Forum Konsultasi Publik RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025

109
×

Pemprov Sumut Gelar Forum Konsultasi Publik RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025

Sebarkan artikel ini
Forum Konsultasi Publik Rpjpd 2025-2045 Dan Rkpd 2025
Forum Konsultasi Publik RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025. (f/ist)

Mjnews.id – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, turut hadir dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi tahun 2025.

Acara ini diadakan pada Kamis (11/1/2024) dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Arief S. Trinugroho.

ADVERTISEMENT
Scroll ke bawah untuk lihat konten

Dalam forum ini, ditujukan untuk mensosialisasikan substansi rancangan awal RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045 dan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 kepada pemangku kepentingan pembangunan.

Peserta forum berasal dari berbagai sektor masyarakat dan pemerintahan, termasuk perwakilan dari Ditjen Bina Bangda, Direktur Regional I, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, serta Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga  Begini Kunci Pelayanan yang Baik Menurut Ditjen Dukcapil

Visi “Sumatera Utara Unggul, Maju, Berkelanjutan” menjadi landasan utama dalam merumuskan sasaran visi, misi pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan, dan sasaran pokok dalam RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045.

Forum ini juga bertujuan untuk membangun kepemilikan dan rasa kebersamaan dalam tahapan dan proses penyusunan RPJPD dan RKPD, serta menerima masukan dan aspirasi terhadap Rancangan Awal Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045 dan Rancangan Awal RKPD tahun 2025.

Baca Juga  Bappeda Gelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD Kota Padang Panjang 2025-2045

Dalam kerangka RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045, Ditjen Bina Pembangunan menekankan strategi penyelarasan dengan RPJPN tahun 2025-2045, khususnya dalam aspek pembangunan kewilayahan dan penyediaan sarana serta prasarana pelayanan publik.

Pendekatan transformatif dan imperatif digunakan dalam penyusunan RPJPD, dengan arahan yang seragam bagi setiap daerah untuk memanfaatkan bonus demografi dan mengoptimalkan produktivitas negara.

Forum Konsultasi Publik ditutup dengan penandatanganan Berita Acara hasil konsultasi publik, menandai kerjasama yang solid dalam menghadapi masa depan yang lebih baik.

Kami Hadir di Google News